MONPERA.ID, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kesiapan teknis di lapangan, termasuk di wilayah terpencil.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, mengatakan, kunci keberhasilan program tersebut sinkronisasi masalah sesuai arahan pemerintah pusat. Fokus utama terletak pada kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelaraskan masalah yang ada sesuai arahan pusat, sehingga program ini terlaksana dengan baik, termasuk kesiapan dapur SPPG di daerah terpencil,” katanya.
Menindaklanjuti edaran Kementerian Dalam Negeri, Sekda mewajibkan setiap dapur pengelola MBG memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). Dimana, permintaan tersebut koordinasi intensif dengan pihak kesehatan dan ahli gizi untuk memastikan pemenuhan standar kesehatan yang ketat.
“Targetnya, dari 506 dapur yang ada saat ini, semuanya harus segera memiliki SLHS. Ini langkah krusial untuk mengeliminasi risiko atau kejadian yang dapat merugikan penerima manfaat,” tegasnya.
Sementara, Kepala KPPG Palembang, Nuriah Kartika, mengungkapkan, bahwa program MBG di Sumatera Selatan telah menjangkau 1,4 juta penerima manfaat dari total target 2,4 juta jiwa. Secara infrastruktur, telah tersedia 506 SPPG aktif dari target total 808 dapur yang direncanakan.
Selain itu, beberapa kendala krusial yang ditemukan di lapangan, terutama di wilayah Kabupaten PALI, Muratara, dan OKI seperti Kualitas Air yang mana Masih ditemukan penggunaan air yang tidak layak konsumsi karena kandungan bakteri E. coli, Rantai Pasok yakni Keterjangkauan pasokan bahan makanan segar di daerah tertentu masih menjadi tantangan, Stabilisasi Harga Adanya fluktuasi harga bahan pangan yang dipicu oleh tingginya permintaan program MBG.
“Kami fokus pada peningkatan pengelolaan air bersih dan memastikan ketersediaan bahan makanan segar yang terjangkau agar tidak mengganggu rantai pasok makanan di masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga mulai memetakan strategi untuk tahun 2026, mengingat akan ada penambahan jumlah dapur MBG secara signifikan. Penguatan koordinasi antar instansi menjadi harga mati agar stabilitas harga pangan di pasar tetap terjaga meskipun permintaan kebutuhan dapur MBG meningkat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat mengatasi kendala teknis demi menjamin kualitas gizi bagi jutaan anak di Sumatera Selatan.