MONPERA.ID, Jakarta – Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman Husen, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kuningan, Menara Selatan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Selasa (7/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan diikuti para gubernur, bupati, wali kota dari daerah rawan karhutla termasuk Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, serta perwakilan lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah.
Wakil Bupati Muba hadir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Muba Marko Susanto SSP MSi serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muba Oktarizal SE, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Muba Erik Endartono SE MM.
Dalam arahannya, Menteri Hanif menyampaikan bahwa hingga April 2026, jumlah titik panas di Indonesia mencapai sekitar 700 titik, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 262 titik. Sementara itu, luas lahan terbakar mencapai sekitar 32.600 hektare, melonjak tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 1.600 hektare.
“Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Hari ini kita rumuskan langkah operasional bersama untuk menghadapi potensi karhutla, terutama memasuki musim kemarau,” ujar Hanif.
Ia juga menuturkan bahwa musim kemarau tahun 2026 diprediksi datang lebih awal, mulai Juli dan mencapai puncak pada Agustus, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat karhutla agar dukungan pusat dapat segera disalurkan.
“Hingga saat ini baru dua provinsi yang menetapkan status, yakni Riau dan Kalimantan Barat. Kami berharap daerah lain segera menyusul agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat,” katanya.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparannya menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino lemah hingga moderate yang berdampak pada kemarau lebih panjang.
Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan lima provinsi menjadi perhatian utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
“Upaya mitigasi seperti operasi modifikasi cuaca dan sistem peringatan dini terus kami siapkan, termasuk pembasahan lahan gambut untuk mencegah kebakaran,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyatakan siap memberikan dukungan berupa pendanaan, peralatan, serta operasi darat dan udara, termasuk modifikasi cuaca. Namun, bantuan tersebut baru dapat diberikan setelah pemerintah daerah menetapkan status siaga karhutla.
“Penetapan status menjadi kunci. Tanpa itu, kami tidak bisa mengintervensi secara maksimal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta pelarangan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan utama.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla tahun ini.
“Kami di Muba akan meningkatkan koordinasi lintas sektor, baik dengan TNI, Polri, BPBD, maupun masyarakat. Upaya pencegahan menjadi fokus utama, termasuk patroli rutin dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya usai mengikuti rakor.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Muba siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk percepatan penetapan status siaga darurat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Kami berharap langkah-langkah yang dirumuskan dalam rakor ini dapat diimplementasikan hingga tingkat desa, sehingga potensi karhutla bisa ditekan semaksimal mungkin,” tandasnya.