MONPERA.ID, Muba – Guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi, Pemkab Musi Banyuasin terus memperkuat kebijakan berbasis data melalui penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2026 dan laporan FSVA Tahun 2025.
Langkah ini menjadi instrumen strategis bagi Pemkab Muba untuk membaca secara komprehensif kondisi ketahanan pangan di setiap wilayah, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muba Apriadi Aziz, S.Sos.,MSi. menegaskan, FSVA merupakan landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pangan daerah.
“Ke depan kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data. FSVA menjadi fondasi utama agar intervensi pemerintah tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Hasil FSVA Tahun 2025 Dikatakannya menunjukkan adanya variasi tingkat ketahanan dan kerentanan pangan antar wilayah di Kabupaten Muba. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penanganan yang lebih fokus dan spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Karena itu, dijelaskannya penyusunan FSVA Tahun 2026 diarahkan untuk mempertajam analisis serta memperkuat integrasi lintas sektor, mulai dari aspek ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, hingga pemanfaatan pangan yang bergizi.
Lebih jauh, terangnya upaya ini juga menjadi bagian dari langkah besar Pemerintah Kabupaten Muba dalam mengendalikan potensi kerawanan pangan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi.
Pendekatan berbasis data ini menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan, lanjutnya Pemkab Muba mendorong kolaborasi nyata dalam membangun sistem pangan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Ketika data sudah jelas, maka intervensi harus tepat. Kita ingin masyarakat, terutama di wilayah rentan, benar-benar merasakan dampak dari kebijakan yang diambil,” tandasnya.