MONPERA.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang digelar di Serang, Banten, Jumat (11/4/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, bersama sejumlah kepala daerah lainnya.
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahap awal pemeriksaan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan entitas yang diperiksa, termasuk terkait ruang lingkup dan metodologi audit.
Ia menegaskan, pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Gubernur Herman Deru menyatakan Pemprov Sumsel terbuka terhadap proses pemeriksaan dan menjadikannya sebagai evaluasi kinerja pengelolaan anggaran.
Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah.
“Yang terpenting bukan hanya WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan berdampak pada pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Andie Dinialdie menegaskan peran legislatif dalam mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms/ADV)