MONPERA.ID,Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, secara tegas menekankan adanya sinergi fiskal ditengah tantangan terkait efisiensi anggaran sebesar 50 persen.
Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima audensi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) yang juga Kepala Perwakilan Kementerian. Keuangan (Kemenkeu) Sumsel, Retno Sri Sulistyanidi Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (5/6/2026).
Selain itu hadir juga Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) Agus Sudarmadi, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Babel Ferdinan Lengkong, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto, serta Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang Agung Heri Pranyoto.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel), Retno Sri Sulistyanidi mengatakan, kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan dirinya sebagai pejabat baru di Sumsel bersama Agus Sudarmadi.
Selain itu, pertemuan juga bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel guna mengoptimalkan penerimaan negara serta pengelolaan keuangan daerah, katanya yang juga Kepala Perwakilan Kementerian. Keuangan Sumsel ini.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, pastinya mengucapkan selamat datang dan bertugas. Karena, pertemuan tersebut dirasa penting untuk perkuat kerja sama di tengah kondisi fiskal yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
“Kondisi finansial negara cukup sulit. Setiap kepala daerah memiliki janji kampanye yang legal dan telah dituangkan dalam RPJMD. Namun, di sisi lain kita juga menghadapi efisiensi anggaran sekitar 50 persen. Karena itu, kondisi ini harus disikapi secara baik dan bijaksana,” tegasnya.
Karena, sinergi yang dibangun antara Pemprov Sumsel dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, dan Perbendaharaan sangat penting untuk memperkuat pengelolaan aset, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pembangunan.
Apalagi, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pungkasnya.