Terima LHP BPK, DPRD dan Pemprov Sumsel Perkuat Sinergi Anggaran

MONPERA.ID, Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XXXVI di Gedung Paripurna DPRD Sumsel pada Senin, 15 Juni 2026.

Agenda rapat kali membahas tentang, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialadie, Wakil Ketua M Nopianto, Ilyas Panji Alam dan puluhan anggota DPRD Sumsel lainnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel Herman Deru, Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Nasional Simanjuntak, Sekda, Kepala OPD, Kabiro, dan perwakilan Forkopimda Sumsel serta tamu undangan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialadie, menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK RI ini merupakan salah satu konstitusi dan mekanisme wajib dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD akan terus dioptimalkan guna memastikan setiap rupiah APBD digunakan demi kemaslahatan masyarakat Sumsel,” kata Andie.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Rapat Paripurna XXXVI ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak, di mana penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk nyata dari pertanggungjawaban publik. Pihak DPRD Sumsel berkomitmen penuh untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang akuntabel.

“DPRD Sumsel bersama Gubernur Herman Deru dan seluruh jajaran eksekutif akan bersinergi untuk memastikan seluruh catatan serta rekomendasi dari BPK dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” imbuhnya.

Menurutnya, catatan dan rekomendasi dari BPK RI tersebut akan segera dibahas secara internal melalui komisi-komisi dan badan yang terkait.

Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sumsel harus terus dijaga erat agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik, efisien, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *