MONPERA.ID,Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif serta akurasi data dalam mengatasi persoalan mendasar daerah, khususnya pengentasan kemiskinan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan keynote speech dalam Pembukaan Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026 yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Jumat (24/7/2026).
Dalam arahannya di hadapan para pimpinan instansi dan lembaga negara, Herman Deru menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian di tengah dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pemimpin dituntut mampu menyatukan frekuensi dari tingkat pusat hingga ke elemen terbawah di lapangan.
“Kuncinya adalah mengintegrasikan semua kekuatan. Pemimpin harus bisa mengkolaborasikan kedudukan dengan pengalamannya. Garis hierarki sampai tingkat RT harus dirangkul, termasuk bersinergi satu frekuensi dengan TNI dan Polri demi menciptakan rasa aman yang berdampak langsung pada perekonomian,” ujar Herman Deru.
Ia menambahkan, kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan terletak pada diagnosis yang tepat melalui ketepatan data dan validasi langsung ke lapangan, bukan sekadar melihat laporan di balik meja.
“Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah tanpa diagnosis yang jelas. Jangan hanya melihat dari jendela, tapi turun langsung ke lapangan. Konfirmasi antara laporan dan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur HD juga menceritakan keberhasilan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang lahir saat pandemi COVID-19. Program ini terbukti efektif menekan angka inflasi dan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen, hingga mengantarkan Sumsel meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik.
Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak selalu harus berupa bantuan materi, melainkan juga sentuhan nonmateri yang memberdayakan.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel yang dinilai tepat menjadi lokus pembelajaran para peserta PKN Tingkat I.
Ia menilai, Pemprov Sumsel berhasil menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah menyasar ribuan unit rumah, serta menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan BPS secara konsisten.
“Persoalan kemiskinan adalah masalah multidimensional. Peserta PKN I dituntut mampu melihat ini dari berbagai sudut kelembagaan untuk mempercepat penyelesaiannya. Sumsel adalah tempat yang tepat untuk mempelajari kepemimpinan kolaboratif, transformasi perlindungan sosial, hingga pemutusan rantai kemiskinan berbasis ekonomi lokal,” jelas Agus.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan agenda ini secara bertanggung jawab untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkrit dan dapat diterapkan.
Dalam laporan pelaksanaannya, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Polhukam dan Daerah Wilayah 1 KemenPAN-RB RI selaku Ketua Kelas PKN I LXVII, Istiyadi Insani, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan benchmarking bertema Kepemimpinan kolaboratif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berkelanjutan ini diikuti oleh 42 peserta.
Para peserta terdiri dari 10 perwakilan pemerintah daerah (termasuk Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra), serta 32 peserta dari unsur KemenPAN-RB, Kemendes, BIN, Polri, Kejaksaan, dan lembaga negara lainnya.
Kegiatan diawali dengan yel-yel semangat angkatan dan Akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan untuk melihat langsung implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.