MONPERA.ID,Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus berkomitmen mempercepat transformasi digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta terintegrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui pembukaan Sosialisasi Penerapan Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Ballroom Aston Hotel & Conference Palembang, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra.
Dalam sambutannya, Sekda Sumsel Edward Candra menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi. Menurutnya, penerapan Pemerintahan Digital (E-Government) bukan sekadar penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi semata, melainkan sebuah transformasi menyeluruh.
“Penerapan Pemerintah Digital adalah transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan pola kerja, integrasi data, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan kompetensi SDM. Ini adalah instrumen penting untuk memangkas birokrasi dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, serta responsif,” tegas Edward Candra.
Lebih lanjut, Edward memaparkan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan terpadu sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan daerah yang tepat sasaran. Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meruntuhkan ego sektoral demi membangun ekosistem digital yang saling terhubung.
Ia juga menyoroti pentingnya indikator evaluasi berbasis PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital guna mengukur tingkat kematangan dan efektivitas tata kelola digital di Sumsel.
“Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penggerak. Namun, kunci utamanya tetap pada sinergi dan kolaborasi antar-perangkat daerah. Kita targetkan capaian Indeks Pemerintahan Digital Sumsel tahun 2026 ini meraih hasil maksimal dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirancang sebagai media edukasi dan diseminasi kebijakan strategis terkait penerapan digitalisasi pemerintahan.
Melalui kegiatan sosialisasi pemerintahan digital ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah serta para pemangku kepentingan mengenai penerapan Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Rika menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai konsep, kebijakan, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
“Sosialisasi ini juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih jauh, agenda ini diharapkan mampu memperkuat komitmen dan kolaborasi antar instansi melalui pengelolaan data terintegrasi, inovasi layanan digital, serta pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan. Kami berharap peserta dapat mempraktikkan tata kelola digital yang terpadu sehingga tidak ada lagi sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo system),” ujar Rika Efianti.
Sosialisasi ini menghadirkan tim narasumber ahli dari Kementerian PAN-RB RI, yaitu Komagi Dinar Primasta, Auliana Rahma Hafizhah, dan Arlina Alfiani Chandra (Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB).
Acara ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, Dinas Kominfo kabupaten/kota, serta Bagian Organisasi/Tata Laksana dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.