MONPERA.ID, Palembang – Kenaikan harga cabai merah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi Kota Palembang pada Oktober 2026.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang karena berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026 mencapai 2,69 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 2,40 persen.
Dari 139 komoditas yang mengalami kenaikan harga, cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,289 persen.
Sementara cabai rawit turut memberikan andil sebesar 0,029 persen. Meski mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Palembang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025. Angka tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Asisten II Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan pemerintah kota terus memantau perkembangan inflasi, terutama terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Data inflasi yang dirilis BPS menjadi dasar penting bagi kami untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga sekaligus menentukan langkah antisipasi,” ujar Isnaini, dalam kegiatan Rilis Resmi Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 serta Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/10/2026).
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memantau perkembangan harga di pasar. Pemkot Palembang juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
Untuk itu, Pemkot Palembang terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah disiapkan, di antaranya memperkuat kerja sama antardaerah, menggelar operasi pasar dan pasar murah di tingkat kecamatan maupun kelurahan, serta merencanakan penambahan cadangan pangan.
“Strategi 4K terus kami optimalkan. Mulai dari menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, hingga memperkuat komunikasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas,” jelasnya.
Selain intervensi pasar, Pemkot Palembang juga mendorong rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Koordinasi dengan daerah penghasil dan pelaku distribusi juga terus diperkuat guna mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga komoditas di pasaran.
Isnaini berharap sinergi antara Pemkot Palembang, BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap melalui sinergi yang kuat, stabilitas harga di Kota Palembang dapat terus terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.