MONPERA.ID,Muba – Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH menerima langsung aspirasi massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menginstruksikan pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pembinaan dan Penegakan Kepatuhan Perusahaan Tahun 2026 sebagai upaya memastikan seluruh perusahaan di wilayah Muba menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aksi yang diikuti Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (PC FSBPI) – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Musi Banyuasin tersebut menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muba tahun 2027, perlindungan hak-hak pekerja, penghentian praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting), serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Selain persoalan ketenagakerjaan, massa juga menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan infrastruktur jalan, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Merespons aksi tersebut, Bupati Toha didampingi jajaran kepolisian dan perangkat daerah terkait turun langsung menemui massa. Bupati bahkan bergabung bersama peserta aksi di atas mobil komando untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Selanjutnya, Bupati menerima perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapat Bupati. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H. Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba Herryandi Sinulingga AP, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pekerja, khususnya terkait pemenuhan hak-hak normatif, perlindungan tenaga kerja, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Mereka juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati H M Toha Tohet menegaskan bahwa Pemkab Muba terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, pertumbuhan investasi di daerah harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak pekerja serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum.
“Investasi di Musi Banyuasin harus terus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Pemkab Muba membentuk Tim Satuan Tugas Terpadu Pembinaan dan Penegakan Kepatuhan Perusahaan Tahun 2026 yang dipimpin Asisten I untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan penegakan aturan dan pembinaan,” tegas Bupati.
Satgas Terpadu tersebut akan dipimpin oleh Asisten I Setda Muba dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), serta perangkat daerah terkait lainnya.
Kedepan, Satgas ini akan menjalankan fungsi pembinaan, pemantauan, koordinasi, dan pemeriksaan lapangan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, Bupati juga mendorong optimalisasi peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
Terkait aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan BBM, Pemkab Muba telah menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mengusulkan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Musi Banyuasin. Sementara itu, dalam rangka menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah juga terus menggiatkan pelaksanaan operasi pasar murah.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pekerja, serikat buruh, dan dunia usaha. Melalui sinergi tersebut, diharapkan berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta perlindungan hak-hak pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin.