MONPERA.ID, Samarinda – Ketua Umum Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (AAAFI), Dr. Jan S. Maringka, S.H., M.H., CGCAE, secara resmi menyerahkan naskah Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara nomor 52/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smr. Perkara ini melibatkan Ginarsa Tandinegara selaku Direktur Utama korporasi pertambangan dalam periode 2008–2012.
Dalam naskah amicus curiae tersebut, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (2017–2020) dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (2022–2023) ini menyoroti sejumlah prinsip hukum penting, mulai dari batas ranah administratif hingga uji validitas kerugian keuangan negara.
Jan memaparkan bahwa pokok perkara ini berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan batu bara yang dilakukan berdasarkan perizinan resmi dari pemerintah.
Masalah utama yang muncul bermula dari dugaan tumpang tindih antara wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan wilayah Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Nomor 01 Separi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, persoalan tumpang tindih lahan di awal era otonomi daerah tersebut semestinya diposisikan sebagai ranah hukum administrasi negara, bukan serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Apalagi, pihak korporasi telah beritikad baik melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait hingga terbitnya Persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Oktober 2012,” kata Jan.
Sebagai mantan penegak hukum dengan pengalaman 35 tahun, Jan menegaskan bahwa kedudukan seseorang sebagai Direktur Utama tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana atas seluruh tindakan korporasi.
Berdasarkan prinsip hukum perseroan dan keterangan para ahli di persidangan, pertanggungjawaban pidana pribadi harus dibuktikan melalui actus reus (perbuatan nyata), mens rea (kesalahan), serta kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking).
“Terlebih lagi, status terdakwa merupakan direktur profesional, bukan pemilik atau pemegang saham utama perusahaan.
Uji Obyektif Terhadap Kerugian Negara Rp6,16 Triliun,” bebernya.
Terkait dakwaan kerugian keuangan negara sebesar Rp6,16 triliun yang dihitung berdasarkan volume produksi batu bara, amicus curiae ini mengingatkan pentingnya pengujian yang cermat dan berdasar pada prinsip kerugian yang nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss) sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Nilai hasil penjualan atau produksi batu bara tidak serta-merta dapat disamakan begitu saja dengan kerugian keuangan negara tanpa memperhitungkan kejelasan objek, metode audit yang andal, serta hubungan sebab akibat yang pasti dengan tindakan pribadi Terdakwa.
Selain aspek yuridis materiil, naskah tersebut turut menyoroti kondisi Terdakwa Ginarsa Tandinegara yang telah berusia 80 tahun. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta ketentuan hukum acara pidana, aspek kesehatan dan hak-hak kemanusiaan bagi warga senior yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Rekomendasi kepada Majelis Hakim
Melalui pengajuan Amicus Curiae ini, AAAFI berharap Majelis Hakim PN Tipikor Samarinda dapat memutus perkara secara objektif, independen, dan menyeluruh berdasarkan fakta-fakta persidangan.
“Pengadilan adalah tempat mencari kebenaran dan keadilan, bukan menjadi sarana pembenaran atas ketidakadilan,” tutup Jan naskahnya.