Warga Tolak Rencana Pemilihan RT Baru di Bukit Sangkal, Minta Surat Lurah Dikaji Ulang

MONPERA.ID, Palembang – Beberapa warga masyarakat yang beralamat di RT 053 RW, 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, melayangkan surat keberatan kepada Lurah Bukit Sangkal, Jaya Nugraha, pasalnya, meminta pemilihan Ketua RT 053 yang baru dinilai cacat prosedur dan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Keberatan tersebut disampaikan oleh Mirinsyah, salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

Mirinsyah yang bertindak atas nama warga masyarakat RT 053 RW 003. Dalam suratnya tertanggal 13 November 2026, menanggapi surat Lurah Bukit Sangkal Nomor: 149.1/28/1003/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 perihal fasilitasi pemilihan RT.

Ia menegaskan bahwa pemilihan Ketua RT yang baru belum dapat dilaksanakan karena kepengurusan yang lama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Kalidoni Nomor: 11/SK/KLD/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 tentang Penetapan Hasil Musyawarah RT 053 RW 003 masa bakti 2026–2031 masih berlaku sah.

“Begitu pula dengan Surat Tugas Lurah Bukit Sangkal Nomor: ST/121/1003/2026 tertanggal 3 November 2026,” kata Mirinsyah, Minggu (15/11/2026).

Dijelaskan mantan Lurah ini, selain itu, pemberhentian maupun pergantian pengurus RT/RW wajib merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan RT dan RW Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Warga juga menyoroti penugasan Ria Shinta sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT 053 yang seharusnya diberi ruang waktu evaluasi kinerja, mulai dari 1 triwulan, 1 semester, hingga 1 tahun, sebelum diambil langkah pergantian.

“Untuk menghindari adanya perbuatan melawan hukum, rencana pemilihan pengurus RT. 053 yang baru harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, warga mendesak agar pihak kelurahan memperjelas dasar hukum dan alasan di balik rencana pemilihan tersebut.

“Kami meminta agar Surat Lurah Bukit Sangkal tersebut dikaji ulang atau bahkan dibatalkan demi menghindari konflik serta hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat,” tegasnya.

“Kami minta Lurah Bukit Sangkal dan Camat Kalidoni dievaluasi, karena membuat gaduh masyarakat terkait instruksi pemilihan RT baru,” imbuhnya.

Untuk diketahui, surat keberatan ini ditembuskan kepada Wali Kota Palembang, Kepala Inspektorat Kota Palembang, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Camat Kalidoni, serta Ketua RW 003 Kelurahan Bukit Sangkal.

Sementara itu, Lurah Bukit Sangkal, Jaya Nugraha, saat dihubungi melalui telepon selulernya di nomor 08137309xxxx tidak direspon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *