MONPERA.ID,Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Senin (16/11/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah”, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, luas lahan baku sawah yang dimiliki Sumatera Selatan memerlukan penjagaan dan pengawasan ketat dari berbagai pihak guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan alih fungsi lahan.
Herman Deru menegaskan, kejelasan pemetaan wilayah harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun pelanggaran di lapangan.
“Untuk kawasan-kawasan yang sudah dipetakan harus terus disosialisasikan agar para pelaku tidak terjebak pada wilayah tertentu. Kadang masyarakat tidak tahu batasan pada wilayah tertentu. Itu karena lemahnya sosialisasi dan pengawasan,” ungkap Herman Deru.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tujuan utama rakor tersebut adalah menciptakan sinkronisasi data dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, ia meminta agar proses pemetaan tata ruang dilakukan secara bijaksana sehingga tidak merugikan masyarakat.
“Rakor ini gunanya untuk sinkronisasi wilayah. Jangan sampai pemetaan dari kementerian dan daerah tidak sinkron. Saya mengharapkan pemetaan dibuat sebijaksana mungkin agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR) Provinsi Sumatera Selatan, M. Affandi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan rakor ini bertujuan memastikan perencanaan tata ruang di daerah berjalan lebih terarah dan teratur.
“Melalui forum ini, kita harapkan rencana tata ruang di Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan teratur, sehingga selaras dengan perencanaan pembangunan provinsi yang berkelanjutan,” ujar M. Affandi.
Di sela-sela kegiatan rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota yang dinilai berhasil melaksanakan pengelolaan dan penataan ruang terbaik di wilayah Sumatera Selatan.

