MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta penyuluh pertanian, untuk ikhlas melaksanakan tugasnya dalam mendampingi para petani. Permintaan itu saat Gubernur Sumsel menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)Tahun 2025 di Asrama Haji Palembang, Senin (14/7/2025).
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, penyuluh pertanian merupakan navigator pertanian upaya dalam mendampingi petani agar dapat bekerja lebih semangat lagi, sehingga mampu menghasilkan pertanian yang bermutu dan berkualitas.
” Jadi saya minta para penyuluh pertanian supaya ikhlas setiap melaksanakan tugas saat mendampingi para petani seperti yang baru kita dengar pencerahan dari Ketum Perhiptani tadi harus ikhlas penuh sukacita,’ katanya.
Selain itu, merespon terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pengangkatan Penyuluh Pertanian Daerah menjadi pegawai yang dibiayai langsung oleh Kementerian Pertanian. Karena, langkah tersebut dinilai baik bagi pemerintah daerah,akan tetapi disarankan juga agar mekanisme pengendaliannya tetap berada pada daerah.
“Kita paham bagaimana kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi vertikal. Maka harus ada kejelasan soal penilaian kinerja dan pengendalian penyuluh pertanian, karena daerah yang tahu kondisi lapangan secara langsung,” tegasnya.
Apalagi, profesi penyuluh pertanian merupakan pekerjaan mulia karena berperan langsung dalam menjamin ketahanan pangan bangsa. Terlebih dalam konteks kebijakan Presiden RI yang menegaskan stop impor sejak 2024, peran penyuluh semakin penting dalam mendukung swasembada pangan. Bahkan, melalui Rakernas tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu terobosan baru, untuk meningkatkan nilai dan jumlah produksi pertanian di Indonesia.
” Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa, penyuluh sebagai navigator dalam pertanian. Maka, kita harus memberi arahan yang baik agar pertanian di Indonesia bisa melaju kencang sesuai dengan apa yang diharapkan,” tandasnya.
Terakhir, diusulkan juga agar tim Satu Data Pertanian Pusat bisa bersinergi dengan Perhiptani sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan. Sementara, pihaknya juga mendorong percepatan penerapan Perda Ahli Fungsi Lahan untuk menunjang peningkatan produksi pangan, pungkasnya.
Semantara, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Widi Arsanti mengungkapkan, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional dalam waktu sesingkatnya, sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bahwa, Kementerian Pertanian terus melakukan langkah strategis yang terintegrasi dalam blueprint program kerja nasional.
“Percepatan swasembada pangan harus didukung dengan pendampingan intensif terhadap petani. Maka itu, optimalisasi peran penyuluh pertanian menjadi aspek krusial yang terus diperkuat. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah pengalihan status penyuluh pertanian dari daerah ke pusat. Proses ini sudah hampir selesai, dengan 99% pemadanan data telah dilakukan,” ungkapnya.
Dimana, ada sebanyak 37.811 penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia akan secara resmi dialihkan ke pusat. Pengalihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja penyuluh dalam mendampingi petani, khususnya dalam menerapkan teknologi pertanian modern, memperluas akses informasi, dan mendorong peningkatan produktivitas. Untuk itu, selama proses pengalihan berlangsung,para penyuluh tetap menjalankan tugasnya dengan optimal.
“ Insentif khusus juga akan diberikan kepada penyuluh pertanian yang berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Kebijakan insentif ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 mendatang”, ujarnya.
Hadir dalam pembukaan Rakernas Perhiptani Tahun 2025. Diantaranya, Ketua Umum Perhiptani, DR. Isran Noor, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Banyuasin, DR. H. Askolani, S.H.,M.H, Sekda Ogan Ilir, H. Muhsin, ST., MM., M.T dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel.