MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dalam hal ini Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, sepakat untuk mendorong transformasi guna mempercepat reformasi birokrasi peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital, saat pengukuhan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025).
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, pelantikan dalam rangka pengukuhan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, menjadi titik awal penataan ulang manajemen ASN yang lebih sistematis dan adaptif, sesuai tantangan zamannya. Bahkan, transformasi ASN tidak boleh berhenti hanya di level administratif.
“Kita perlu perubahan cara pandang dan pola kerja. ASN harus menjadi pelayan publik sejati yang tanggap, kompeten, dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, kehadiran Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang merupakan posisi strategis yang mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta menjawab kebutuhan reformasi di wilayah kerja BKN Regional VII, termasuk Sumsel.
“BKN dan pemerintah daerah harus satu arah dalam membentuk ASN unggul. Karena pelayanan publik yang baik berawal dari SDM yang berdaya saing,” tegasnya.
Sementara, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan, bahwa tantangan terbesar nantinya bagaimana mensukseskan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya penataan tenaga non-ASN dan penguatan sistem merit.
“Ini pekerjaan besar. Kita ingin seluruh ASN memiliki status yang jelas, proses karier yang adil, serta berbasis pada kinerja nyata,” ungkapnya.
Diberitauhkan, sistem merit menjadi posisi utama untuk mengakhiri praktik nepotisme di dalam birokrasi. Karena, disini hanya yang layak dan berkinerja baik saja dapat menempati posisi strategis.
Seperti, digitalisasi termasuk juga menjadi fokus. Dimana, pemerintah dituntut bagaimana memanfaatkan teknologi untuk seluruh proses managemen ASN. Mulai, dari rekrutmen,penilaian kinerja sampai dengan pengembangan kompetensi.
“Transformasi digital adalah keniscayaan. Kita harus memanfaatkan teknologi agar layanan kepegawaian bisa lebih cepat, transparan, dan efisien,” bebernya.
Untuk itu, seluruh pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah, agar menjadikan transformasi ASN sebagai agenda bersama. Karena, keberhasilan hanya dapat dicapai apabila elemen berjalan seiring. dengan berkolaborasi erat serta saling mendukung komitmen berkelanjutan.
” Artinya, bersama kita bisa mewujudkan ASN yang profesional, responsif, dan menjadi penggerak pembangunan nasional,” pungkasnya.