MONPERA.ID, Palembang – Pembagian dana Advetorial (ADV) untuk media di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, praktik yang dinilai tidak merata dan penuh kejanggalan itu disebut masih menggunakan “pola lama” yang sudah berlangsung belasan tahun.
Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar BB, menilai mekanisme pembagian ADV yang dilakukan oleh bagian Humas DPRD Sumsel sarat dengan indikasi permainan dan pembagian jatah yang tidak transparan.
“Ada media yang dapat ADV dengan syarat hasilnya di bagi dua. Misalnya dana masuk 10 dibagi rata setelah potong pajak. Ini jelas kejam dan zolim apa yang dilakukan oleh oknum Sekretariat DPRD Sumsel,” kata Bagindo Senin (20/10/2025).
Menurutnya, pola pembagian semacam ini sangat berbahaya karena tidak berbentuk fisik dan sulit diaudit, mirip seperti permainan dana hibah yang selama ini sulit ditelusuri.
“Media jangan mau diperlakukan seperti itu. Kalau perlu direkam, kumpulkan fakta-faktanya, dan laporkan ke inspektorat, DPRD, bahkan aparat penegak hukum. Karena ini sudah bentuk penyanderaan, media diperalat untuk kepentingan oknum,” ujarnya tegas.
Bagindo juga menyoroti adanya potensi kegiatan fiktif di balik penggunaan dana ADV. Ia meminta media tetap menjaga independensi dan tidak terjebak dalam permainan anggaran.
“Banyak kegiatan yang dibuat seolah-olah ada pemberitaan, padahal itu hanya cara mencari keuntungan pribadi,” imbuhnya.
Hal itu dibenarkan oleh salah seorang pemilik media yang tidak mau namanya disebutkan, ia mengatakan, syarat bagi dua terpaksa ia terima demi berjalannya kerjasama media.
“Saya sudah dapat 4 kali ADV. Yah bagi dua hasilnya, kalau tidak mau mengikuti syarat itu, mana bisa dapat ADV, sebenarnya saya tidak mau bagi dua, tapi sudah jadi syarat,” katanya.
Terpisah salah seorang wartawan sebut saja Boy mengatakan, ia belum mendapatkan sama sekali ADV di DPRD Sumsel, karena pimpinan pemilik media tidak mau sistem bagi dua yang dipersyaratkan oleh oknum Sekretariat DPRD Sumsel.
“Kami minta APH membongkar sindikat busuk oknum Sekretariat DPRD Sumsel bermain lewat kue ADV media,” kata Boy kecewa.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sumsel, Hadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya tidak membatasi media mana pun untuk mengajukan ADV selama anggaran masih tersedia.
“Kami terbuka, siapa pun silakan ajukan. Karena Kabag Humas masih kosong, sementara dijabat oleh Plh. Fahkri. Jadi semua administrasi sementara dibantu oleh saya,” terang Hadi.
Namun Hadi mengaku tidak mengetahui adanya pembagian dana ADV yang disebut “dibagi dua” tersebut.
“Kalau ada yang bilang seperti itu, saya tidak tahu. Tapi selama ini semua pengajuan kami bantu dan sesuai mekanisme,” pungkasnya.