MONPERA.ID, Muba – Bupati Musi Banyuasin, H.M Toha, menerima aksi damai dari ratusan guru swasta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi, guru TK, PAUD, SD, SMP, dan Madrasah Swasta yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, yang tergabung dalam organisasi Guru Merdeka Profesional (GM Pro), melakukan aksi damai di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (10/11/2025).
Koordinator Lapangan (Korlap) GM Pro, Rizon, dalam aksi damainya mengatakan, bahwa ada beberapa tuntutan aspirasi para guru dalam aksi damai. Diantaranya, meminta Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba mendukung serta bersurat kepada Presiden RI, Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI agar membuka kembali peluang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru sekolah swasta, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, para guru juga berharap agar setelah diangkat PPPK, mereka dapat ditempatkan di sekolah swasta asal, serta meminta agar tunjangan GTT/PTT dan BOSDA tetap dibayarkan sebagaimana tahun 2024 hingga proses pengangkatan PPPK terealisasi, katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut Plh Sekda Muba, Syafaruddin mengungkapkan, rapat bersama perwakilan guru menghasilkan beberapa poin penting. Seperti, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD bersama perwakilan guru swasta akan melakukan studi banding ke Kabupaten Bangka Timur dan Jawa Timur.
Kemudian, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri, yang bertujuan untuk mencari solusi regulasi agar guru honorer swasta bisa mengikuti seleksi PPPK dan memastikan pembayaran gaji guru honorer yang belum diterima selama 11 bulan, ungkapnya, seraya juga menjelaskan jadwal keberangkatan studi banding rencananya dilakukan pada Selasa (18/11/2025) mendatang.
Sementara, Bupati Musi Banyuasin, H.M Toha, menjelaskan, pastinya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan guru swasta tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Peraturan dari pusat memang tidak memperbolehkan lagi pemerintah daerah menggaji guru honorer, namun saya meminta kepada jajaran terkait untuk mencari solusi yang memungkinkan, bahkan kalau bisa gajinya dinaikkan,” jelasnya.
Karena, pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepegawaian agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas. Tetapi, sebaliknya harus juga patuh terhadap regulasi.
“Kami akan melakukan studi banding ke Bangka Timur guna mencari solusi terbaik dan minta perwakilan guru turut hadir,” tegasnya
Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin, Yayan, menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data melalui Dapodik untuk memastikan jumlah guru honorer swasta yang terdata.
“Jadi kami telah menyiapkan data Dapodik dan Kemenag untuk menjadi dasar pengajuan ke kementerian. Kami juga akan bersurat ke DPRD dan berkoordinasi dengan Kementerian guna mencari solusi terbaik tanpa melanggar aturan,” tegasnya.
Kabid SD Disdikbud Muba Drs H Hairunsyah MM, menambahkan bahwa berdasarkan data Dapodik, terdapat 1.521 guru S1 ke atas yang terdata, sementara 1.207 lainnya tercatat di Kemenag. “Data ini akan diolah oleh BKPSDM untuk dikonsultasikan ke Kemenpan RB dan BKN agar guru swasta dapat mengikuti seleksi PPPK,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Muba, H. Pathi Riduan, mengatakan, akan membawa hasil rapat ke kementerian terkait. “Kami akan berkonsultasi langsung ke Menpan RB, BKN, dan Kemendagri untuk mempertanyakan regulasi dan peluang bagi guru swasta agar dapat mengikuti seleksi PPPK,” ujarnya.
Sedangkan, Anggota DPRD Provinsi Sumsel sekaligus Dewan Pembina GM Pro, Abusari SH MSi, menyatakan, dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Muba dalam memperjuangkan aspirasi guru swasta.
“Kami sudah melakukan studi banding ke Jawa Timur dan berdiskusi dengan Dirjen terkait solusi agar guru swasta dapat ikut seleksi PPPK. Seharusnya hal ini sejak awal dilaporkan ke Bupati agar segera diupayakan ke pusat. Kabupaten Muba adalah pelopor sekolah gratis di Indonesia, jadi jangan sampai guru honorer tidak mendapatkan haknya,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Kasat Pol PP Muba Erdian Syahri SSos MSi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH, Kabag Prokopim Setda Muba M Agung Perdana SSTP MSi, perwakilan perangkat daerah terkait lainnya, dan serta para guru swasta.