MONPERA.ID, Palembang – Ditengah tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu di sikapinya dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, karena hingga kini pihaknya terus persiapkan berbagai strategis,untuk meningkatkan dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD.
Hal itu dikatakan, Bupati Musi Banyuasin, H.M Toha, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah (Pemda), bertema,“ Optimalisasi Pendapatan Daerah,” di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, terkait dengan itu, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tentunya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Maka dari itu Pemkab Muba terus berinovasi menggali potensi PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan pengembangan sektor ekonomi lokal berbasis sumber daya alam serta UMKM,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya terus memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan penggerak utama ekonomi daerah. Karena, disisi lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak hanya menjadi instrumen bisnis pemerintah, tetapi juga pilar penting dalam menopang pendapatan daerah.
“Kita akan pastikan BUMD dikelola profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” bebernya.
Selain itu, Pemkab Muba juga berkomitmen mengoptimalkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan produktif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, tandasnya.
Ditambahkan, Plt Kepala BPKAD Musi Banyuasin, Ariyanto mengungkapkan, harapannya agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali mekanisme pembagian DBH secara lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Pemerintah pusat perlu memperhatikan celah fiskal daerah seperti Muba. Keadilan fiskal penting agar daerah mampu melanjutkan pembangunan dan mewujudkan visi misi kepala daerah,” ungkapnya.
Sebab, kolaborasi antar daerah di Sumatera Selatan juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal. Sinergi antar kabupaten dan kota diharapkan mampu memperkuat basis pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset, harapnya.
Menanggapi itu. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam arahannya, menjelaskan, bahwa pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Upaya konkret harus dilakukan kepada wajib pajak, terutama kendaraan milik pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing,” jelasnya singkat.
Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra bersama seluruh bupati dan wali kota se Sumatera Selatan.
Sementara, Bupati Musi Banyuasin, Toha hadir bersama Kepala Bappeda Muba Mursalin SE MM, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto SE MSi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH, serta Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta SE MM.