MONPERA.ID, Jakarta – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam menurunkan angka kemiskinan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), di Musi Banyuasin, sejak dibawah kepemimpinan Bupati, H.M Toha dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Rohman, mendapat respon positif oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto.
Hal itu terungkap dalam pertemuan audensi, antara Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Kedatangan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Rohman, disambut oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, bersama Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin.
Sementara, dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Diantaranya, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Iskandar Syahrianto, Staf Ahli Bidang Keuangan Haryadi Karim,Kepala Bappeda Muba, Mursalin, Kabag Organisasi Setda, Nurzahrawati dan Inspektorat Muba Sailendra, serta Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri diwakili Pranata Humas Ahli Muda Slamet Rianto, Plt. Kepala Dinas Sosial Muba Deny, dan Staf OPD terkait lain
Wakil Bupati Musi Banyuasin, Rohman mengatakan, SAKIP merupakan instrumen penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Karena, birokrasi harus semakin adaptif, kreatif, dan inovatif agar mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang.
“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan Deputi Kemenpan RB. Kita menyampaikan sistem pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan, terutama terkait SAKIP. Sistem ini tidak hanya mengukur kinerja OPD, tetapi juga bisa menjadi dasar penentuan TPP dan mendorong percepatan pencapaian visi-misi kepala daerah, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Perlu diketahui, bahwa sejak 2024, implementasi SAKIP di Musi Banyuasin, telah menunjukkan hasil yang konkret. Dimana, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2,91 persen, dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen pada 2025, yang melampaui target indikator kinerja utama. Sementara,untuk pertumbuhan ekonomi daerah juga tumbuh positif hingga 4,94 persen.
Bahkan, hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2025 memberikan 13 rekomendasi yang seluruhnya sudah ditindaklanjuti melalui aplikasi ESR Menpan. Evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat juga menunjukkan 70,2 persen perangkat daerah di Muba telah meraih predikat BB, bebernya.
Sebagai langkah konkretnya, pemerintah daerah, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp165 miliar yang dialihkan langsung untuk program prioritas masyarakat, mulai dari beasiswa prestasi, bantuan modal UMK, hingga layanan kependudukan gratis.
“Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Ditambahkan, Kabag Organisasi Setda Muba Nurzahrawati. Menurutnya, respon positif dari Kemenpan RB menjadi motivasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
“Alhamdulillah, paparan Bapak Wabup ditanggapi dengan saran yang konstruktif. Deputi bahkan memberikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan di Muba. Insya Allah dengan capaian ini, nilai SAKIP kita akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Menanggapi itu. Deputi Kemenpan RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto, menjelaskan,mengapresiasi atas capaian Kabupaten Musi Banyuasin, dalam penurunan angka kemiskinan hingga dua digit yang berprestasi yang patut di contoh oleh daerah lain.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari Pemkab Muba dalam mengimplementasikan SAKIP. Bukan hanya sekadar administrasi, tetapi betul-betul berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami harap langkah ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ungkapnya.