MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), lantaran dua daerah di Sumatera Selatan masuk wilayah pemekaran dalam Program Legislasi Nasional yakni Pantai Timur OKI dan Kikim Area Lahat. Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komite I DPD RI di Graha Bina Praja, Senin (15/9/2025).
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, masuknya dua daerah tersebut menjadi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Nah pemekaran dua daerah ini, bukan sekedar wacana. Tapi, kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Karena, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang luas dan juga memiliki banyak potensi. Dimana, Sumsel sendiri pertumbuhan ekonominya mencapai 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Selain itu, sektor pertanian tumbuh pesat dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru.
“Kami optimistis dengan capaian ini, pemekaran akan menjadi katalis percepatan pembangunan di wilayah,” bebernya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, meminta dukungan penuh dari anggota DPD RI agar isu tersebut bisa mendapatkan prioritas. Bahkan, mengajak.juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda untuk aktif memberikan masukan dalam forum, pintanya, seraya juga menjelaskan, bahkan kehadiran DPD RI tersebut sudah membuktikan sinergi pusat dengan daerah yang semakin erat.
Sementara, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkapkan, mendukung apa yang menjadi kemajuan untuk pembangunan Sumatera Selatan.
“Kami tengah berjuang agar moratorium pemekaran bisa dibuka kembali. Bahkan kami berencana menggelar rapat dengan Wakil Presiden,” ungkapnya.
Karena, pemekaran penting untuk mendekatkan pelayanan publik dan juga memastikan pembangunan berjalan merata. Bahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap gubernurnya yang begitu peduli dengan masa depan daerahnya, tegasnya.
Ditambahkan, anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Jialyka Maharani. Menurutnya, pihaknya berkomitmen dan bukan hanya sekedar untuk melakukan pengawasan terhadap tata ruang. Melainkan, untuk memastikan juga aspirasi rakyat Sumatera Selatan terwakili.
Karena, selain pemekaran. Tentunya, penataan ruang tetap menjadi fokus utama, yang dinilai baik untuk mencegah terjadinya konflik dan juga mendukung keberlanjutan pembangunan, pungkasnya.