MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mendukung penuh rencana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumsel, untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi percontohan nasional di 17 kabupaten dan kota se Sumatera Selatan. Dukungan tersebut saat Gubernur Sumsel, Herman Deru menerima audensi Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (23/7/2025).
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan,Pemerintah Provinsi Sumsel tentunya sangat mendukung rencana Kanwil Kemenhukham Sumsel, untuk membentuk Posbakum se Sumatera Selatan yang ada di setiap desa. Sehingga, nantinya dapat menjadi tonggak penting menghadirkan keadilan hukum secara merata di lapisan masyarakat. Apalagi, Sumsel nantinya menjadi Posbakum percontohan untuk nasional, katanya.
Karena, layanan hukum tidak diperbolehkan juga hanya tersedia di pusat kota atau ibukota kabupaten. Tetapi, harus menyentuh langsung masyarakat yang berada di pedesaan. Untuk itu, mendorong pemangku kepentingan agar terus membangun kolaborasi demi terciptanya keadilan yang berkeadaban dan inklusif.
“ Maka dari itu Pemprov Sumsel sangat mendukung inisiatif ini. Kami bersama aparat penegak hukum berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di daerah untuk mengoptimalkan peran Posbakum,” tegasnya.
Bahkan, dengan hadirnya Posbakum diharapkan tidak hanya sebagai simbol, melainkan sarana aktif, responsif, dan solutif. Karena, layanan tersebut harus mampu memberikan edukasi hukum, pendampingan, serta akses keadilan yang memadai bagi warga yang membutuhkan, pungkasnya.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian,mengungkapkan,pembentukan Posbakum nantinya akan dilakukan secara serentak di seluruh desa se Sumatera Selatan. Bahkan, Sumatera Selatan akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk Posbakum 100 persen di wilayah desanya.
” Posbakum Sumsel nanti langsung diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, pada 28 Juli mendatang” tandasnya seraya juga menjelaskan karena akan menjadi sejarah dan model bagi provinsi lain di Indonesia.
Selain itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM ke Sumsel juga akan diisi dengan kegiatan Pelatihan Paralegal Desa yang digelar secara daring. Dimana, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa agar mampu menjadi garda terdepan dalam memahami dan menyebarkan informasi hukum secara tepat.
Untuk itu, terus komitmen dan bersinergi penuh mendukung berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Sumsel yang berorientasi pada pelayanan publik, utama dalam bidang hukum. ” Kami menyampaikan rasa terimakasih atas sambutan hangat dan dukungan dari Gubernur Sumsel, Herman Deru dan jajarannya,” urainya.