MONPERA.ID, Palembang – Menjelang hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2025, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Sumsel, merumuskan pengendalian inflasi dengan menggelar Rakor High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin (11/11/2024).
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E mengatakan, Rakor tersebut guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di berbagai komoditi pada saat menjelang hari besar keagamaan Natal 2024 sekaligus menyambut datangnya tahun baru (Nataru) 2025 mendatang.
Karena, berdasarkan rilis BPS Provinsi Sumsel,bahwa pada Oktober 2024, terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87. Dimana,inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten OKI yakni sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05. Sementara, terendah di kota Lubuklinggau yakni hanya sebesar 0,89 persen dengan IHK 104,61, katanya.
Diberitauhkan, untuk komoditas penyumbang inflasi tersebut seperti tomat, daging ayam ras, bawang merah termasuk juga emas perhiasan yang menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten dan kota inflasi di Sumsel pada bulan Oktober 2024.
Sedangkan, komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten dan kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.
“Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua Bapak/Ibu sekalian, dan saya yakin mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang yang cukup untuk dilakukan hal-hal yang harus kita dorong dan kita akan koordinasikan,” bebernya.
Dengan begitu, bupati dan walikota se Sumsel, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat Pemilukada Serentak pada 27 November 2024 mendatang. Karena, Mendagri sebelumnya sudah memberi pengarahan terkait dengan ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya, yang bisa disalah gunakan dari masing Paslon tersebut. Sehingga, hal itu harus terus diwaspadai untuk diantisipasi setiap saat.
“Maka dari itu bupati dan walikota untuk meningkatkan kewaspadaan pasokan melalui penggunaan dana BTT, yang nantinya akan digunakan bahas bersama Kemendagri,” paparnya seraya juga menjelaskan untuk pasokan beras dikerjasama dengan pihak Bulog.
Khusus, untuk TPID yang ada di kabupaten dan kota agar dapat berupaya melalui strategi ketersediaan pasokan memastikan lagi keberlanjutan program GSMP Sumsel. Mulai dari monitoring kondisi pasokan secara berkala, mendorong sentra baru lebih ke komoditas bawang merah,cabai, mendorong optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) khususnya di bidang penelitian pengembangan teknologi dan informasi.
Lalu, untuk terus dapat melaksanakan pasar murah secara rutin, memastikan keterjangkauan harga di pasar sebagai early warning penetapan target penurunan harga komoditas diatas HET,melakukan optimalisasi dan replikasi toko penyeimbang serta membuat kajian pengelolaan distribusi gabah, pungkasnya.
Terakhir, diingatkan juga pada daerah sekaligus Ketua TPID kabupaten dan kota, agar upaya yang sudah berjalan tersebut, untuk dapat terdokumentasikan dan dapat dilaporkan dengan baik dan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
“Ini dilkukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024,” ujarnya.