MONPERA.ID, Palembang – Berdasarkan informasi sumber dipercaya, yang akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang orang dalam (OrdaL).
Sumber yang tidak mau namanya disebutkan mengaku, OrdaL tersebut adalah keponakan dari salah seorang pejabat negara.
“Infonya keponakan Menteri. Kami sangat prihatin dengan hal ini. Bahkan harus mengorbankan sistem yang sudah dibangun selama ini. Hanya untuk memberikan tempat bagi keponakan pejabat negara tersebut,” kata salah seorang pejabat Pemkot Palembang, Selasa (24/12/2024).
“Parahnya lagi, pangkat dan golongan OrdaL yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bapenda Sumsel tersebut baru 3D, padahal golongan Sekretaris dan Kabid-kabid di Bapenda Palembang rata-rata 4B dan 4A,”ujarnya.
Jika benar yang bersangkutan memimpin Bapenda Palembang, maka Sekretaris dan Kabid-kabid tersebut tidak bisa naik pangkat, karena golongan kepala Bapenda dibawah golongan Sekretaris dan Kabid-kabid.
“Pejabat negara ini memiliki super power. Jadi nantinya, jika ada seleksi terbuka (Selter) untuk mengisi jabatan Kepala Bapenda Palembang, maka hanya untuk memenuhi syarat saja, karena pemenangnya sudah tau,” katanya.
Menyikapi hal itu, pengamat Sumsel, Bagindo Togar Butarbutar, mengatakan, kebijakan politis, harusnya berpatokan, melantik seusai regulasi, jelas ini politis alias terkesan terjadi politik balas jasa atas proses pilkada kota Palembang kemarin.
“Secara langsung tidak langsung, ini merusak sistem. Memilih pemimpin tidak sesuai aturan, karena ada ketentuan yang sepatunya menggunakan merit system, bukan sebaliknya spoil system seperti yang kebanyakan terjadi seperti sekarang saat dalam menentukan posisi maupun formasi kepegawaian dalam organisasi pemerintah didaerah ini,” pungkasnya.
Saat media ini mengkonfirmasi kepala BKPSDM Kota Palembang, Yanuarpan Yani, melalui sambungan telepon pribadinya tidak direspon.