MONPERA.ID, Palembang – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI lakukan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dalam rangka pencegahan radikalisme dan ekstrimisme terhadap mantan Narapidana Terorisme (Napiter) dan masyarakat kota Palembang, bertempat di Hotel Aston Palembang, Jumat (7/11/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala BPIP RI, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., sekaligus pembicara utama, ia menekankan Pancasila sebagai ideologi pemersatu.
Hadir juga Sekda Aprizal Hasyim dan Kaban Kesbangpol Kota Palembang Rudi Indawan serta OPD terkait lainya dan bagian Hukum Setda kota Palembang.
Imam Ilham, Kabag Hukum Setda Kota Palembang, didampingi Ketua Tim Bantuan Hukum (Bankum) Moch. Arridea Viri P, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan penegakan hukum paling dasar untuk mencegah hal negatif di masyarakat, khususnya mantan napiter, agar tidak lagi terpapar atau kembali ke dalam jaringan dan paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Kegiatan ini untuk mendorong semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong di tengah keberagaman, menjadikan Pancasila sebagai benteng pemersatu bangsa,” kata Imam.
Dijelaskannya, pencegahan radikalisme harus dimulai dari penguatan ideologi, dan Pancasila adalah jawabannya. Khususnya bagi mantan napiter.
“Pencegahan radikalisme dan ektremisme sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi ideologi dan aksi nyata di lapangan. Kami melihat sosialisasi ini sebagai penegakan hukum paling mendasar,” ujarnya.
Sementara itu, Moch. Arridea Viri P menekankan pentingnya peran Bagian Hukum dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan napiter.
“Pancasila memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya. Dengan kembalinya mereka ke ideologi negara, mereka juga kembali pada perlindungan hukum sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya,” jelasnya.
Sinergi antara BPIP dan Pemkot Palembang ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ibu kota Sumatera Selatan ini sebagai kota bersejarah, agar tetap steril dari paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
