Oleh: Dr. Tobari, S.E., M.Si., C.Ed., C.EML.
Belum lama ini, publik kembali dikejutkan oleh rentetan kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan pejabat daerah.
Fenomena ini seolah menjadi pola yang berulang dan tidak pernah berhenti. Dalam situasi seperti ini, kita patut bertanya dengan jujur: ada apa dengan amanah yang seharusnya dijaga, tetapi justru kerap dikhianati?
Data menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar persepsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 51% kasus korupsi yang ditangani melibatkan pejabat daerah (2025). Sepanjang 2004 hingga 2024, setidaknya 167 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata adanya disfungsi dalam cara kita memaknai kepercayaan publik.
Banyak pengamat menilai tingginya biaya politik menjadi pemicu utama. Ketika seseorang harus merogoh kocek dalam demi meraih jabatan, muncul dorongan untuk “mengembalikan modal” setelah kekuasaan diperoleh. Dalam kondisi ini, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan investasi yang harus menghasilkan profit.
Inilah pergeseran yang berbahaya. Amanah yang semula bernilai moral dan spiritual berubah menjadi transaksi. Kepercayaan publik dianggap sebagai peluang yang bisa dikapitalisasi. Jika pola ini terus berulang, yang rusak bukan hanya individu, melainkan sistem nilai di tengah masyarakat.
Padahal, dalam perspektif Islam, amanah memiliki dimensi ilahiah. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar urusan administratif, melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Rasulullah SAW bahkan memberi peringatan keras: “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran” (HR. Bukhari).
Kehancuran itu terjadi ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya demi kepentingan atau transaksi.
Dampak krisis amanah ini sangat nyata, kepercayaan publik terkikis dan masyarakat menjadi skeptis. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan apatisme sosial. Masyarakat tidak lagi peduli karena merasa tidak ada perubahan berarti.
Namun, ini bukan semata kegagalan sistem. Sistem terbaik sekalipun akan tumbang jika dijalankan oleh individu tanpa integritas. Akar masalahnya ada pada manusia itu sendiri, pada cara kita memandang nilai, tanggung jawab, dan kejujuran di zaman yang sering kali mengukur kesuksesan hanya dari materi.
Yang mengkhawatirkan adalah ketika pelanggaran amanah dianggap sebagai hal lumrah. Kita sedang bergerak menuju titik berbahaya bukan karena ketiadaan orang baik, melainkan karena kebaikan tidak lagi menjadi standar yang dijaga bersama.
Perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Ia bisa dimulai dari kesadaran individu: menjalankan tugas dengan jujur, menjaga kepercayaan sekecil apa pun, dan berani menolak cara-cara yang salah. Kita semua adalah pemegang amanah dalam peran masing-masing.
Kita mungkin tidak bisa langsung memperbaiki sistem yang besar, tetapi kita bisa memastikan diri sendiri tidak menjadi bagian dari masalah. Kehancuran tidak datang tiba-tiba, ia dimulai dari pembiaran terhadap hal-hal kecil yang menyimpang secara terus-menerus.
Langkah awal adalah memperkuat kesadaran bahwa jabatan adalah sarana memberi manfaat, bukan kesempatan mengambil keuntungan.
Pendidikan karakter dan transparansi sistem memang penting, namun sistem yang baik tetap membutuhkan keberanian moral dari manusia di dalamnya.
Menjaga amanah adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. Ketika seseorang memilih jujur di tengah godaan, ia sedang menjaga fondasi peradaban. Perubahan besar selalu berawal dari keberanian untuk tetap benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Profil Penulis:
Dr. Tobari, S.E., M.Si., C.Ed., C.EML. adalah Dosen Pascasarjana/FEB bidang Manajemen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Alumni S2 Psikologi UGM (Psikometri), penulis 27 judul buku, dan aktif sebagai pemerhati isu manajemen serta sosial.