MONPERA.ID, Palembang – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Feby Deru, melakukan evaluasi terhadap 10 Program Pokok PKK, guna mengetahui permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, saat Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK Sumsel Tahun 2026 di Hotel Aryaduta, Kamis (2/4/2026).
Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Feby Deru mengatakan, bahwa sebelum evaluasi Pokja hendaknya dari setiap Ketua TP PKK kabupaten dan kota agar turun langsung kelapangan untuk mengetahui sampai sejauh mana permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Saya akan turun dan mengecek ke lapangan, apakah para pengurus TP PKK provinsi ini benar-benar melaksanakan tugasnya ke kabupaten/kota,” katanya.
Selain itu, melihat juga sejumlah Pokja II seperti pentingnya pembinaan Rumah Cinta sebagai pilot project, masih lemahnya pemahaman administrasi dan papan data, serta belum meratanya kualitas dan kuantitas kapasitas kader. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada pendidikan serta sinergi lintas sektor.
Kemudian, untuk Pokja III, tentunya seluruh kabupaten dan kota telah terlibat dalam program unggulan, prioritas, dan rutin,. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Keterbatasan alokasi anggaran dinilai menjadi salah satu hambatan utama, selain pergantian pengurus di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan petunjuk teknis (juknis) dalam penyusunan profil yang komprehensif serta monitoring dan evaluasi (monev) yang konsisten.
Sementara, pada Pokja IV, menyoroti pelaksanaan program unggulan melalui pilot project yang belum tepat sasaran di beberapa daerah. Karena, masih adanya kabupaten dan kota yang memilih lokus yang sudah baik, bukan berdasarkan prioritas permasalahan, urainya.
Selain itu, sosialisasi penanggulangan penyakit seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, dan penyakit tidak menular telah berjalan, baik secara tatap muka maupun daring, namun masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas. Di bidang publikasi, TP PKK kabupaten/kota dinilai telah memanfaatkan media sosial, termasuk dalam pelaksanaan lomba posyandu berprestasi dan lomba balita sehat tingkat provinsi.
Tak hanya Pokja, aspek sekretariat dan kelembagaan juga menjadi perhatian. Feby Deru menilai masih banyak kader baru yang belum memahami konsep pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Selain itu, belum semua TP PKK melaksanakan rapat untuk meningkatkan kerja sama, kegiatan jambore masih dimaknai sekadar pertemuan biasa, serta administrasi sering kali tidak dilakukan di sekretariat, tegasnya.
Disampingi itu, menyoroti masih belum optimalnya fungsi sekretariat PKK serta belum meratanya pemanfaatan media sosial oleh seluruh TP PKK. Untuk itu solusinya agar TP PKK rutin memprogramkan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader.
“Kegiatan dokumentasi dan publikasi merupakan keharusan,” pungkasnya.