MONPERA.ID, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kini terus memperkuat sinkronisasi otonomi daerah dan akselerasi pembangunan. Hal itu dibuktikan saat melakukan audensi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Kantor Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan audensi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafaruddin bersama Kabag Tata Pemerintahan Firdaus Paku Alam, dan diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri,Cheka Virgowansyah
Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafaruddin dalam audensi mengatakan, bahwa audensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri,Cheka Virgowansyah tersebut, menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam implementasi kebijakan otonomi daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemkab Muba berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap mendapatkan arahan dan penguatan kebijakan dari Kemendagri agar pelaksanaan otonomi daerah di Muba semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dimana, di tengah dinamika kebijakan nasional, pemerintah daerah dituntut mampu berinovasi dan menjaga sinkronisasi program agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Ini menjadi langkah yang baik untuk mensingkronisasikan Otonomi Daerah dan Akselerasi Pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah menegaskan, pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kami mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Muba dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Kemendagri,” tegas mantan Pj Walikota Palembang ini.
Selain itu, menekankan juga bahwa penguatan kapasitas daerah, inovasi pelayanan publik, serta konsistensi dalam menjalankan regulasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan otonomi daerah, pungkasnya.