MONPERA.ID, Muba – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kini mulai mematangkan implementasi skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini terungkap dalam rapat teknis yang dipimpin Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafaruddin, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (7/4/2026).
Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafaruddin mengatakan, penerapan WFH tersebut bukan hanya sekedar perubahan pola kerja, tetapi juga transformasi sistem birokrasi yang menuntut adaptasi cepat, disiplin, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal.
“WFH harus tetap menjamin kinerja Pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik tidak boleh terganggu, justru harus semakin responsif dan efisien,” katanya.
Karena, dengan adanya penerapan WFH, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun skema teknis yang terukur. Mulai dari pembagian jadwal kerja, sistem pelaporan, hingga mekanisme pengawasan berbasis kinerja, tegasnya.
Selain itu, keberhasilan WFH tersebut juga bergantung pada kedisiplinan ASN serta kesiapan infrastruktur digital yang mendukung koordinasi dan pelayanan secara daring.
“Pemkab Muba juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik guna memastikan seluruh proses administrasi tetap berjalan tanpa hambatan meski dilakukan secara jarak jauh,” bebernya.
Sementara, Sekretaris BKPSDM Musi Banyuasin Musa Firdaus mengungkapkan, bahwa Work From Home (WFH) mengatur sistem kerja jarak jauh pegawai.
“Jangan sampai salah menerjemahkan WFH ini, pegawai tetap bekerja dengan maksimal,” ungkapnya.
Mengingat, pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal jangan sampai mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. “Teknisnya akan kita matangkan dan akan dilakukan evaluasi,” pungkasnya.