MONPERA.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, memaparkan, penurunan kemiskinan dan penanganan bencana di Sumatera Selatan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Auditorium Graha Bina Praja Sumsel, Jum’at (3/10/2025).
Adapun yang di paparkan. Diantaranya, membahas fungsi pengawasan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebencanaan, serta ekosistem halal.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan, rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tersebut, membahas berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama penurunan inflasi dan kemiskinan.
“Permasalahan seperti kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait,” katanya.
Dimana, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per 25 Juli 2025. Untuk, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan di bulan Maret 2025, mencapai 10,15 persen yang turun 0,36 poin dari September 2024. Sedangkan, untuk jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 29,2 ribu orang menjadi 919,60 ribu orang, tegasnya.
Sementara, untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Bahwa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan , juga mengalami juga telah melakukan berbagai langkah cepat. Mulai dari evaluasi, penyaluran bantuan logistik hingga pendirian dapur umum, untuk para korban.
“Maka dari itu kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI agar dapat memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” tandasnya, berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansyori Siregar, mengungkapkan, mengapresiasi dukungan dan sambutan baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Sesuai dengan amanat fungsi legislatif, kami memulai kunjungan ini dengan pertemuan di kantor gubernur untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mitra Komisi VIII di Sumsel,” ungkapnya.
Untuk itu, sebagai tindaklanjutnya, tim akan mengundang mitra kerja Komisi VIII dari Kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk melakukan sinkronisasi program. Selain itu Tim Komisi VIII dijadwalkan juga akan mengunjungi beberapa sentra budidaya, pungkasnya.