MONPERA.ID, Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terus bersinergi dalam rangka untuk memperkuat berbagai program strategis, salah satunya Program Strategis Nasional (PSN) penataan kota Palembang, saat pertemuan audensi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan jajaran di Ruang Rapat Taman Kenten, Jum’at (23/1/2026) malam.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis nasional, karena membutuhkan dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Karya Jaya.
Dimana, rencana pembangunan SR tersebut masih terkendala status lahan yang merupakan aset milik Kementerian Perhubungan. Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan dan dorongan dari Gubernur Sumsel agar rencana tersebut dapat terealisasi, katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga mengajukan penguatan sinergi dalam pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Saat ini, telah terbentuk kelembagaan KKMP di 107 kelurahan dan delapan gerai telah beroperasi, sementara 99 gerai lainnya masih dalam tahap perencanaan pembangunan, tegasnya.
Bahkan, sejumlah persoalan lain, diantaranya adanya sekitar 4.000 kepala keluarga warga Banyuasin yang kini masuk wilayah administrasi Kota Palembang.
Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian dan perluasan wilayah kota yang telah berlangsung sejak kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, bebernya.
Tidak lupa juga, untuk rencana penataan kota melalui pelaksanaan Car Free Night di Jalan Kolonel Atmo serta pengembangan pedestrian hingga Jalan TP Rustam Effendi. Program ini membutuhkan penataan bahu jalan yang saat ini dinilai belum tertata dengan baik.
Permasalahan gedung parkir di kawasan Pulau Mas, Megahria, dan Gedung Dika, serta kendala hibah lahan PMI dan perluasan kolam retensi Simpang Polda yang direncanakan didanai melalui program NUFReC juga turut disampaikan dalam audiensi tersebut.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan, menyambut baik langkah sinergi yang dibangun Pemkot Palembang. Namun, disarankan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dialihkan ke kawasan Intirub sebagai alternatif solusi atas kendala lahan.
Terkait KKMP, Herman Deru menjelaskan bahwa dalam petunjuk pelaksanaannya, pembangunan gedung koperasi dapat dilakukan dengan sistem sewa lahan atau kerja sama bisnis ke bisnis (B to B), tegasnya.
Sementara itu, untuk pelebaran Jalan Parameswara dan pembangunan akses Jembatan Musi IV, Gubernur menegaskan pentingnya pembentukan panitia pembebasan lahan serta penerapan skema pembiayaan berbagi antara pemerintah provinsi, kota, dan pihak terkait lainnya.
Namun, Pemprov Sumsel akan terus berupaya mencari solusi atas berbagai kendala yang ada, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, guna mendukung pembangunan Palembang sebagai ibu kota provinsi yang tertata dan berdaya saing, pungkasnya.