MONPERA.ID, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berkomitmen menyatukan gerakan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Hal itu dibuktikannya saat digelarnya seminar peringatan Hari Ibu Tahun 2025.
Seminar Hari Ibu 2025 bertema” Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045,” dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, mengatakan, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, tentunya perbuatan yang salah, apalagi sampai kehilangan nyawa . Untuk itu, tindakan tersebut harus dihapus dan diberantas, karena pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara, untuk memastikan perempuan dalam kondisi aman ditengah lingkungan.
“Kekerasan kepada perempuan masih jadi persoalan serius. Itupun, kekerasannya beragam dan berkembang seperti dari fisi,psikologis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital dan ini harus ditangani secara sistematis,” katanya.
Karena, dampak dari kekerasan tidak hanya melukai individu korban. Tetapi, secara fundamental yang menghambat kemajuan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Maka dari itu Pemprov Sumsel akan paparkan lima pilar utama, yakni penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan, pengembangan sistem data terintegrasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan dunia pendidikan,” tegasnya.
Untuk itu, dengan adanya seminar tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi ruang strategis untuk merumuskan berbagai langkah konkret, sekaligus melahirkan ide, rekomendasi, dan jejaring kerja yang kuat dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan.
“Secara khusus kami mengajak para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, berani bersuara, peduli, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi di lingkungan sekitar,” pungkasnya seraya juga menjelaskan organisasi perempuan nantinya dapat perkuat komitmen, jejaring, advokasi, dan pendampingan, serta membuka ruang partisipasi aktif dalam pembangunan.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, mengungkapkan, berdasarkan data Dinas PPPA hingga November 2025, tercatat sebanyak 587 kasus kekerasan yang dialami tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, ungkapnya.
Diberitauhkan, utama seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tentang bagaimana tanggungjawab bersama pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di kalangan generasi muda.
Kemudian, untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, lembaga layanan, dan masyarakat luas, serta membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk menjadi agent of change dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif, bebernya.