MONPERA.ID, Palembang – Upaya Pemerintah Provinsi Sumsel,fokus dalam menekan angka kemiskinan di Sumatera Selatan, bukan hanya isapa jempol belaka. Hal ini dibuktikan dalam Rapat Sekretariat bersama membahas isu pembangunan manusia dan kebudayaan kemiskinan, yang berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Jum’at (9/8/2024).
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi S.H.M.S.E mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan, konsep yang saat ini BPS Sumsel menggunakan cara pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dimana, kemiskinan di definisikan dalam ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan, makanan bukan makanan, diukur menurut garis kemiskinan atau makanan dan non makanan. Karena, fenomena kemiskinan ekstrem merupakan persiapan Multidemensi.
“Nah mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar,” katanya.
Dimana, kendala kebutuhan dasar tersebut. Mulai dari pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih. Selain itu juga, rumah tidak layak huni dan tidak produktif serta pendapatan rendah.
“Ini berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin Nasional pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023. Sedangkan Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat ke-6 tertinggi sebesar 984,24 ribu pada tahun 2024,” paparnya.
Seperti, untuk jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2024, mengalami penurunan cukup besar yaitu 61,4 ribu orang terhadap Maret 2023.
Terlihat, tren tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel, dari per Maret 2019 sebesar 12,71 persen menjadi 10,97 persen pada per Maret 2024.
Bahkan, untuk 17 kabupaten dan kota di Sumsel, itu mengalami penurunan tingkat kemiskinan, dari Maret 2023 ke Maret 2024.
“Ada 7 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah 1 digit yaitu OKU Selatan, PALI, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam. Hanya kota Pagar Alam yang tingkat kemiskinannya lebih baik dari capaian nasional dan provinsi yaitu 8,18 persen”, tandasnya.
Begitu juga dengan tren tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan,terus mengalami penurunan, per Maret 2024 mencapai 0,59 persen turun 4,72 persen poin dari 5,31 persen Maret 2020.
“Tingkat kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan per Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,83 persen. Terdapat 14 kabupaten/kota yang angka tingkat kemiskinan ekstrem sudah berada di kisaran 0 persenan di Maret 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem per kabupaten/kota pada tahun 2024 yang berada di atas capaian tingkat kemiskinan ekstrim provinsi ada 5 kabupaten/kota (Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Empat Lawang), dan 12 kabupaten/kota yang berada di bawah capaian tingkat kemiskinan ekstrem provinsi,”imbuhnya.
Sementara, Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto mengungkapkan, pertemuan tersebut upaya rapat pembahasan Sekretariat bersama kali kedua. Dimana, pertemuan tersebut untuk memajukan perekonomian dan menekan inflasi di Sumsel, ungkapnya singkat.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan, bahwa BPS telah menghitung kemiskinan makro, dari bulan Maret hingga September 2024 secara periodik dengan pendekatan ekonomi.
“Nah kemiskinan mikro ini kita pak konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam perhitungan datanya,”jelasnya.