MONPERA.ID, Jakarta – Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kebijakan Satu Peta (One Map Policy Summit) 2024, yang digelar Kemenko Bidang Perekonomian RI langsung dihadiri Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hsrtarto di The St.Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kegiatan satu peta tersebut sudah berlangsung 8 tahun, sejak tahun 2026 melalui Perpres 9 tahun 2016. Namun, diperbarui dengan Perpres 23 tahun 2021, katanya.
Dimana, kebijakan tersebut mencakup 4 tahapan kegiatan utama. Diantaranya, kompilasi dan integrasi yang dikoordinasi oleh BIG, sinkronisasi oleh Kementerian Perekonomian, berbagi data dan informasi geospasial yang dikoordinasi juga Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Nah kebijakan satu peta 2024 ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi”bebernya.
Dimana, hasil produk dari kebijakan satu peta tersebut sudah dimanfaatkan secara luas K/L dan pemerintah daerah, seperti perbaikan rencana tata ruang,penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
Untuk itu dengan dilaksanakan Rakernas diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian target, kebijakan satu peta,perkembangan implementasi, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang serta arah kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta setelah 2024, urainya.
Diberitahukan, Rakernas dilaksanakan selama dua hari, 11-12 Juli yang punya tiga agenda diantaranya, terkait dengan kemajuan pelaksanaan kebijakan satu peta,pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terakhir rekomendasi keberhasilan kebijakan satu peta pasca 2024.
“Beberapa rekomendasi tadi telah disampaikan dan rekomendasi tersebut akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan Rakernas kebijakan satu peta seperti Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.