MONPERA.ID, Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E, menjadi narasumber dalam rapat Finalisasi Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025-2029 dihadapan Kepala BPS se Indonesia, yang berlangsung di Hotel Novotel Palembang, Jum’at (4/10/2024).
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E, mengatakan, Pemprov Sumsel terus berupaya bersinergi dengan BPS Provinsi Sumsel dalam setiap pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam pembangunan. Karena, penting untuk dilakukan, mengingat BPS merupakan lembaga penyedia dan analisis data dalam mendukung kebijakan berdasarkan perumusan data.
“Rapat ini merupakan momentum yang penting bagi kita dalam rangka evaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPS sebagai lembaga yang independen, terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data,” katanya.
Dimana, Pemprov Sumsel saat ini telah menjalin kerjasama bersama BI, OJK, dan BPS dengan membangun sekretariat bersama yang dan berjalan dengan baik untuk memberikan dukungan kebijakan bagi Pemprov Sumsel.
“Setiap kebijakan oleh pemerintahan daerah akan selalu melibatkan BPS”, bebernya.
Mengingat, untuk inflasi Sumsel saat ini jauh di bawah nasional, bahkan pertumbuhan ekonomi juga sudah baik.
“BPS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengambil keputusan. Ia mengharapkan agar terjalin sinergi yang lebih tinggi dari BPS,” paparnya.
Bahkan, untuk pertumbuhan ekonomi Sumsel juga sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan indikator produksi beras Sumsel yang mencapai 2 kali lipat. Namun disisi lain masih perlu penanganan dan tata kelola distribusi beras. Demikian pula halnya terjadi anomali dalam tingkat kemiskinan Sumsel yang lebih tinggi 2% di atas nasional.
“BPS Sumsel memiliki peran strategis bagi pembangunan Sumsel, antara lain menyediakan indikator-indikator capaian pembangunan di Provinsi Sumsel, penguatan perencanaan berbasis data, penguatan kualitas data statistik sektoral (pembinaan statistik sektoral) melalui penguatan fungsi statistik pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan penguatan kualitas SDM bidang statistik,” tegasnya.
Sementara, Sekretaris Utama BPS RI Imam Machdi mengungkapkan, kolaborasi antara Pemprov Sumsel dan BPS Sumsel sangat penting. Terutama untuk melihat isu-isu yang berkembang, agar para perumus kebijakan bisa merumuskan pembangunan.
“Sebagai lembaga penyedia statistik maka kita harus menyediakan data yang akurat. Hilirisasi pun sudah menunjukkan nilai positif bagi kebijakan pembangunan Indonesia. Kita saat ini sedang meraih bonus demografi. Maka peran BPS bisa memberikan insight bagaimana kejadian di tingkat nasional. Keakuratan data akan membantu pemerintah membuat kebijakan,” ungkapnya.
Sehingga, di waktu mendatang BPS perlu melakukan langkah strategis ke depan, agar mampu memenuhi indikator pembangunan nasional.
“Pertama, langkah antisipasi bagaimana posisi BPS ke depan, dilakukan dengan penguatan upaya kelembagaan, mengatur sumber daya yang dimiliki tidak hanya sdm, tapi juga anggaran, dan teknologi informasi. Kedua mengantisipasi 10 indikator visi. Kemudian yang ketiga merumuskan indikator capaian statistik. Keempat adalah menjaga akuntabilitas seluruh sumber daya dan kelima menjaga kredibilitas dan independensi BPS,” ujarnya seraya juga mengajak insan BPS untuk berkomitmen dalam pengolahan data yang akurat, karena ujung tombak statistik ada pada BPS di daerah.
Adapun yang hadir dalam rapat finalisasi seperti Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, para Deputi di lingkungan BPS, para narasumber Dari Bappenas, Kepala BPS seluruh Indonesia dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.