MONPERA.ID, Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan, Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan se Sumatera, dalam rangka membahas Kamtibmas dan arahan bagi kepala daerah Tahun 2025, di kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9/2025).
Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan se Sumatera dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang dihadiri kepala daerah dan seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan perwakilan dari Provinsi Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta Bangka Belitung. Beberapa gubernur berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, yang masing-masing diwakili pejabat terkait.
Selain, Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber. Keduanya menyampaikan perspektif terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, dan kebijakan nasional yang harus disinergikan dengan daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca terjadinya 778 aksi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan para bupati dan wali kota.
“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan wali kota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” katanya.
Selanjutnya, diingatkan juga, rakor tersebut menjadi wadah strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, kepala daerah didorong untuk rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial, tegasnya.
Selain itu, ada sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan kepala daerah. Seperti, memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, serta melaksanakan program pro-rakyat diantaranya gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, kepala daerah agar menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak, apalagi terkesan mewah.
“Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik dari pejabat maupun keluarganya. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun sebaiknya dilakukan sederhana. Bahkan, untuk sementara, tunda perjalanan ke luar negeri,” pungkasnya.
Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta tetap berada di wilayahnya saat kondisi rawan. Karena, penting untuk memastikan yang bersangkutan dapat mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
“Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus kepemimpinan,” tandasnya.
Sementara, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengungkapkan, mengapresiasi adanya kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan se Sumatera yang dilaksanakan di kota Batam, Kepulauan Riau tersebut. Karena, rakor tersebut tidak hanya merespons dinamika pasca aksi unjuk rasa, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ungkapnya.