MONPERA.ID, Palembang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai sampai sejauhmana praktek demokrasi pemerintah daerah (Pemda),itu berjalan termasuk Pemprov Sumsel
Karena, pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang strategis dan juga krusial, kata Sekda Sumsel Edward Candra, saat pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, dengan melalui IDI tersebut kondisi demokrasi dapat di potret dari tiga dimensi utama yaitu kebebasan sipil,hak hak politik dan lembaga demokrasi
Seperti, untuk hasil pengukuran tahun sebelumnya. IDI Sumsel di 2023 mencatat skor 78,17 dari skala 0-100. Dimana, capaian tersebut menempatkan Sumsel masuk dalam kategori “sedang”, dengan tren peningkatan, dibanding dengan tahun 2022 hanya mencatat di angka 74,92.
” Maka dari itu pengukuran IDI tahun ini, menjadi sangat relevan khususnya setelah kita melewati berbagai dinamika sosial dan pesta demokrasi,” tegasnya.
Apalagi, data yang akurat dan komprehensif dari FGD nantinya akan menjadi landasan penting, untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengidentifikasi serta memperkuat capaian demokrasi yang telah diraih.
” Nah diskusi kita hari ini. Merupakan, wadah memverifikasi data untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi demokrasi di lapangan,” bebernya.
Selain itu, disampaikan juga ada sejumlah pesan Gubernur Sumsel, bahwa sebagai arahan dan komitmen pemerintah provinsi upaya dalam memperkuat demokrasi. Karena, demokrasi bukan prosedur elektoral semata, melainkan proses berkelanjutan dalam tata kelola pemerintah,budaya dialog dan pelayanan publik, ucapnya.
Diberitauhkan, pentingnya menumbuhkan kebebasan sipil dan partisipasi politik secara bertanggungjawab. Untuk, mendorong keterbukaan informasi dan setiap kritikan tetap berjalan sehat dan tetap berpegang pada bingkai etika dan hukum, tandasnya.
Bahkan, sejauh ini Pemprov Sumsel juga sudah mendorong keterlibatan aktif para generasi muda dan perempuan dalam proses politik serta pengambilan kebijakan sebagai wujud inklusivitas demokrasi. Sehingga, baik Pemda,masyarakat sipil,akademisi maupun media untuk harus bersinergi.
“Artinya, kita tidak bisa bekerja sendiri karena untuk menjaga marwah demokrasi,” ujarnya seraya juga berharap melalui FGD ini kiranya dapat menghasilkan gambaran komprehensif capaian dan tantangan demokrasi di Sumsel.