Tahun 2026 Palembang Ditargetkan Jadi Kota Terinovatif

MONPERA.ID, Palembang – Tahun 2026 Kota Palembang ditargetkan menjadi Kota Terinovatif di Indonesia untuk mendapatkan peringkat pertama Innovative Government Award (IGA) di tahun 2026.

DR Drs Herie Saksono M.Si selaku sebagai Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan kepada awak media di Kantor Bappeda Litbang Kota Palembang pada Selasa (3/10/2023).

“Kita tadi membahas tentang road map penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang 2024 sampai 2026,” katanya.

Ia menjelaskan roadmap merupakan instrumen yang memandu harus melakukan sesuatu pada tahun 2024 sampai 2026.

“Untuk road map Kota Palembang yang lalu 2018-2023 sudah jalan hasilnya bagus. Kali ini untuk kelanjutannya,” ungkapnya.

Menurut Herie, Palembang berubah total mengenai inovasinya. Terbukti dari tahun 2018 hanya memiliki 8 inovasi, dan pada tahun 2023 sudah memiliki ratusan inovasi.”Cepat sekali kemajuan inovasinya. Pertimbangannya signifikan dari 2018 ke 2020 naiknya 100 persen,” jelasnya.

Lanjut Herie menuturkan, road map 3 tahun kedepan Kota Palembang ditargetkan menjadi Kota Terinovatif di Indonesia.

Melalui Innovative Government Award (IGA) dan Indeks Inovasi Daerah terdapat peringkat dari Kemendagri sebagai tolak ukurnya.

“Dari provinsi diambil 5 besar. Kabupaten/Kota diambil 10 besar. Kita menargetkan Palembang mendapat nomor 1 tiga tahun kedepan atau 2026 nanti. Saat ini Palembang masuk nominasi Kota inovatif juga namun belum nomor satu,”

Meski demikian, Herie juga menyebutkan yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang agar mendapat peringkat pertama ialah merapikan regulasi.

“Tadi kita sepakat ada regulasi yang harus kita buat. Kedua konsolidasi semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Disebutkan Inovation Half yakni mengumpulkan 12 elemen masyarakat yaitu ada akademisinya, bisnis grub, komunitas kreatif, lembaga donor, pengusaha, perbankan, pemerintah kota, pemerintah tetangga, investor industri masuk, dan pers juga harus ikut, serta masyarakat penerima manfaat.

“Jadi 12 elemen ini harus ikut, saya minta nanti kepada Bappeda agar difasilitasi pertemuannya disini,” tukasnya.