MONPERA.ID, Palembang – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor pertanian. Capaian surplus pangan di wilayah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Siti Hediati Soeharto.
Pujian tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (2/12/2025). Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR RI yang akrab disapa Titiek Soeharto mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak masukan konstruktif dari Pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kabupaten/kota, kepala dinas, hingga perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
“Kami mengapresiasi hasil pertanian Sumatera Selatan yang sudah mencapai surplus yang sangat banyak,” ujar Titiek Soeharto.
Ia menegaskan bahwa salah satu kendala utama yang harus segera dibenahi adalah saluran irigasi, baik primer maupun tersier. Menurutnya, perbaikan irigasi sangat vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Saat ini panen hanya bisa sekali, padahal jika saluran irigasi ini diperbaiki, hasil panen bisa meningkat hingga dua kali lipat. Ini akan kami perjuangkan di pusat agar perbaikannya segera direalisasikan, sehingga produksi pertanian Sumatera Selatan semakin meningkat,” tegasnya.
Titiek menambahkan, kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun masukan langsung dari pemangku kepentingan di daerah termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan agar kebijakan nasional yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengungkapkan, peran strategis Sumsel dalam mewujudkan swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional (Asta Cita Presiden RI). Sumsel merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan Lumbung Pangan Nasional (Food Estate).
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menguatkan optimasi lahan dan cetak sawah, pemberian bantuan benih dan alsintan, penguatan Brigade Pangan, serta perlindungan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Komitmen Sumsel pada tahun 2025 tercermin dari target optimasi lahan sawah seluas 50.356 hektare di sembilan kabupaten/kota, serta program cetak sawah mencapai 48.000 hektare. Kabupaten/kota di Sumsel juga memiliki keunggulan berupa potensi lahan rawa lebak mencapai 2,1 juta hektare yang menjadi kekuatan utama produksi padi, terutama di musim kemarau.
Edward menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel menyambut baik penguatan regulasi melalui RUU Pangan, terutama dalam aspek perlindungan lahan pertanian, penguatan teknologi, pengendalian pangan impor, dan penguatan cadangan pangan pemerintah.
“Kami siap memberikan data, pandangan, serta dukungan penuh dalam proses pembahasan RUU ini demi mewujudkan sistem pangan nasional yang kuat, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta para bupati/wali kota. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.