MONPERA.ID, Palembang – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi momentum penataan program untuk menyelaraskan kebijakan daerah dalam pemberdayaan keluarga Sumatera Selatan, yang berlangsung di Griya Agung, Selasa (25/11/2025).
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan, selain menyelaraskan program daerah untuk pemberdayaan keluarga, tetapi juga membuka ruang sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan PKK. Karena, PKK bukan hanya sekedar organisasi pendukung, melainkan juga mitra strategis pemerintah yang memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan masyarakat hingga level paling bawah.
“Maka dari itu tiap OPD diminta melibatkan PKK setiap ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, PKK sendiri memiliki jaringan yang kuat dari tingkat provinsi hingga desa, yang mampu menjadi pelaksana sekaligus penggerak dalam berbagai program sosial yang diinisiasi pemerintah.
“Banyak program OPD yang sebenarnya membutuhkan peran PKK agar lebih maksimal hasilnya. Maka saya instruksikan agar keterlibatan PKK tidak lagi bersifat opsional, tetapi wajib,” tegasnya.
Diakuinya, bahwa rakor seperti ini seharusnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, momentum kali ini tetap dianggap tepat untuk membedah 10 program pokok PKK dan memastikan seluruh agenda kerja berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dimana, kegiatan PKK terbagi dalam agenda nasional dan agenda provinsi. Agenda nasional biasanya berasal dari kementerian, seperti program pencegahan stunting melalui lomba masak ikan. Sementara agenda provinsi bersifat lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat Sumsel.
Dalam rangka memperkuat koordinasi, Gubernur menunjuk Dinas PMD sebagai OPD penghubung antara pemerintah dan PKK. PMD dinilai memiliki peran strategis dalam memetakan program dan memastikan implementasi berjalan efektif mulai dari hulu hingga hilir, bebernya
Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Feby Deru, mengungkapkan, menyambut baik pelaksanaan Rakor tersebut. Karena, sangat penting untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah PKK dengan kebijakan pemerintah daerah.
Karena, PKK dinilai memiliki peran vital dalam memajukan keluarga dan masyarakat melalui 10 program pokoknya. Karena itu, sinergi antara PKK dan OPD merupakan hal yang tidak bisa ditawar, mengingat banyak program yang harus dikerjakan secara paralel, tandasnya.
Diberitauhkan, bahwa ada tiga dokumen penting hasil Rakernas X PKK yang disahkan Mendagri. Diantaranya, Rencana Induk Gerakan PKK 2021–2029, strategi gerakan, hingga petunjuk teknis tata kelola. Karena, dokumen tersebut menjadi panduan PKK dalam menjalankan tugas hingga beberapa tahun ke depan.
Kemudian, ada juga sejumlah isu strategis seperti ketimpangan ekonomi keluarga, rendahnya partisipasi pendidikan, hingga persoalan stunting, yang dinilai perlu ditangani secara kolaboratif antara PKK dan OPD, urainya.
Terakhir, tidak lupa juga menyampaikan beberapa usulan kepada Gubernur Sumatera Selatan, terkait penyusunan strategi Gerakan PKK provinsi dan pengaktifan kembali sejumlah program kerja sama. Mengingat, sinergi PKK–OPD semakin kuat, sehingga program kerja PKK tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik, pungkasnya.