MONPER.ID, Muba – Bupati Musi Banyuasin, H.M Toha diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Musi Banyuasin, RE Aidil Fitri, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka mengevaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Musi Banyuasin, Senin (19/1/2026).
Rapat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025, dipimpin Ketua Ketua Komisi I DPRD Musi Banyuasin Indra Kusuma Jaya., berikut para anggota Komisi I, Irwanto, H. Suradi, Imam Sukamto, Andriyadi, Tapriansyah, Nangimul Huda, Meen Sapitri, dan Andri Septa, serta para Kepala Bagian di lingkungan Setda Musi Banyuasin.
Ketua Komisi I DPRD Musi Banyuasin, Indra Kusuma Jaya, mengatakan, pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Untuk itu meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memberikan perhatian serius terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para lurah, katanya.
Selain itu, menyoroti juga terkait disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mengingatkan, agar tidak ada lagi ASN yang bermain media sosial, khususnya TikTok, pada jam kerja. Karena, dapat mencederai etika pelayanan publik dan menurunkan citra birokrasi.
“RDP ini tidak hanya untuk evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan dengan para Kepala Bagian Setda Muba yang baru dilantik. Harapan kami, dengan kepemimpinan yang baru, Kabupaten Muba dapat bergerak lebih cepat dan maju,” tegasnya.
Bahkan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin. Berharap, agar kinerja perangkat daerah pada Tahun 2026 dapat semakin meningkat, seiring dengan terjalinnya sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, harapnya.
Menanggapi itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Musi Banyuasin, RE Aidil Fitri, mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi I DPRD Musi Banyuasin. Baik, terkait kajian TPP lurah, persoalan tapal batas Baznas, maupun penerapan kebijakan tegas terhadap ASN yang tidak disiplin di jam kerja.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan agar tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.