MONPERA.ID, Palembang – Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang secara resmi menyampaikan pembaruan posisi Rekening Kas Umum Daerah sebagai wujud komitmen dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas realisasi anggaran.
Kepala BPKAD Kota Palembang, Ahmad Nashir, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi ini mencakup rincian saldo awal, penerimaan, pengeluaran, hingga posisi saldo akhir yang tercatat pada hari Selasa, 23 Juni 2026, sampai dengan pukul 17.00 WIB.
“Jumlah saldo awal sebesar Rp 39.691.993.845,76., realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah Rp 2.905.512.530,00. Jumlah tersebut bersumber dari Pajak Daerah senilai Rp 2.696.300.596,00, Retribusi Daerah sebesar Rp 64.823.750,00, serta Penerimaan Daerah Lainnya yang menyumbang sebesar Rp 144.388.184,00,” beberapa Nashir dalam video yang diterima media ini, Kamis (25/6/2026).
Di sisi lain, realisasi pengeluaran pada hari yang sama tercatat sebesar Rp 18.285.139.261,00. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk memenuhi tiga sektor utama, yakni Belanja Pegawai sebesar Rp 10.850.072.137,00, Belanja Barang Jasa sebesar Rp 2.105.800.215,00, dan Belanja Modal sebesar Rp 5.329.266.909,00.
Setelah akumulasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, jumlah saldo akhir yang tersimpan di kas daerah adalah sebesar Rp 24.312.367.114,76.
Selain merinci perputaran kas harian, BPKAD Kota Palembang juga mengumumkan adanya aktivitas pengajuan dokumen keuangan yang cukup masif. Berdasarkan informasi dokumen masuk, terdapat 165 dokumen Surat Perintah Membayar atau SPM yang diajukan dengan nilai total mencapai Rp 120.878.473.530,00.
Menanggapi besarnya nilai pengajuan SPM tersebut, Ahmad Nashir menegaskan bahwa pengelolaan kas daerah akan terus dioptimalkan secara cermat.
“Langkah penataan ini dilakukan demi mendukung kelancaran seluruh roda pembangunan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat luas tetap berjalan dengan prima,” tutup Nashir.