MONPERA.ID, Palembang – Tim.Penilaian dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), bahwa Sumatera Selatan masuk dalam penilaian Satyalancana Wira Karya 2025. Karena, konsistensi prestasi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan Pengembangan dan Pembangunan Kelautan Perikanan.
Hal itu dikatakan Ketua Tim Penilaian Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) sekaligus Kepala Bagian Penganugerahan, Kolonel Cak. Sandi di Griya Agung Palembang, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, karena Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru selama ini menghadirkan inovasi dan karya nyata bagi masyarakat yang menjadi salah satu indikator kuat dalam penilaian. Dimana, pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan tersebut bukan kali pertama, karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak pengabdian panjang sejak masih menjabat sebagai bupati, bebernya.
Apalagi, berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Seperti Bintang Jasa Tahun 2009, Satyalancana Keluarga Berencana, Satyalancana Koperasi dan Pembangunan, hingga dua tanda kehormatan nasional pada 2023. Sehingga, itu menunjukan suatu prestasi keberlanjutan yang tidak terputus.
“Beliau ini memang tidak pernah berhenti berkarya. Inovasinya semakin melaju dari waktu ke waktu. Dari berbagai informasi yang kami dapat, capaian ini terus konsisten,” tegasnya.
Diberitauhkan, bahwa kedatangan tim nya ke Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan, bagian dari rangkaian prosedur resmi sebelum Ketua Dewan Gelar dan Tim Penilai menetapkan rekomendasi akhir terkait penganugerahan tanda kehormatan negara. Proses tersebut mencakup pengumpulan dan validasi data usulan, pemeriksaan administrasi, penilaian internal, serta sinkronisasi dokumen pendukung, pungkasnya.
Sementara, Ketua Tim Pengusul dari Kemendagri, Hanafi, menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi tahapan penting dalam penilaian calon penerima Tanda Kehormatan Wira Karya Tahun 2025. Karena, penghargaan yang diberikan tersebut sebagai bentuk apresiasi Presiden RI kepada kepala daerah yang menunjukan kontribusi nyata, inovasi, serta program berdampak positif bagi masyarakat.
Salah satunya, diberikan. Kepada Gubernur Sumatera Selatan, Hean Deru, yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan melalui berbagai kebijakan inovatif. Dimana, seluruh proses verifikasi administrasi telah dilakukan oleh lembaga terkait, termasuk KPK, Kepolisian, BIN, dan Kejaksaan Agung, jelasnya.
Diberitauhkan, berdasarkan pedoman penilaian tanda kehormatan bidang pemerintahan tersebut bahwa verifikasi lapangan wajib dilakukan, untuk melihat bukti nyata dari pelaksanaan program, inovasi kebijakan, serta berdampak terhadap masyarakat
Diantaranya, efektivitas program, keberlanjutan, dampak sosial ekonomi, hingga kontribusi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan, urainya.
Dalam kesempatan sesi prestasi, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memaparkan. Berbagai program dan terobosan pembangunan yang diusulkan dalam.penilian Satyalancana Wira Karya. Untuk itu kesempatan tersebut sebagai kehormatan tersendiri, sekaligus momentum pertama dalam periode keduanya kembali memaparkan program unggulan ke tingkat nasional.
“Terakhir kita bertemu dalam penilaian penghargaan penurunan stunting. Saya sangat menghormati independensi tim penilai dalam setiap prosesnya. Karena itu, apa yang kami paparkan hari ini murni berdasarkan kinerja dan inovasi yang telah kami lakukan,” ujarnya.
Mengingat, seluruh jajaran Pemprov Sumsel bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baginya, penghargaan bukan sekadar bentuk pujian, tetapi motivasi bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Diterangkannya, bahwa awal mula program pemulihan ekosistem mangrove di Sumsel yang dimulai sejak pandemi Covid-19. Saat banyak sektor lumpuh, aktivitas nelayan tetap berjalan, namun hasil tangkapan justru menurun drastis akibat kerusakan mangrove, habitat utama biota pesisir.
Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa dari kurang dari 200 ribu hektar luas mangrove, sekitar 44 ribu hektare mengalami kerusakan. Kondisi ini memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan, punahnya habitat pemijahan, menurunnya potensi karbon, hingga tergerusnya wisata pesisir.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumsel menggandeng berbagai pihak mulai dari CSR perusahaan, pemerintah kabupaten seperti Banyuasin dan OKI, lembaga masyarakat, hingga kelompok nelayan. Berbagai kebijakan teknis pun diterbitkan, mulai dari Perda RTRW, penyusunan RZWP3K, pembentukan Techno Park Mangrove, hingga penguatan program lintas OPD, paparnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah, penguatan Forum DAS, serta mendorong percepatan rehabilitasi melalui skema Perhutanan Sosial. Seluruh langkah tersebut menjadi fondasi untuk pemulihan ekosistem mangrove demi menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan kesejahteraan nelayan, pungkasnya.