MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPS Musi Banyuasin, yang berlangsung di Griya Agung Palembang,Jum’at (12/9/2025).
Selain dihadiri Bupati Musi Banyuasin, H.M Toha dan Kepala BPS Musi Banyuasin,Trio Wira Dharma. Penandatangan nota kesepakatan (MoU) DTSEN juga dihadiri oleh bupati dan walikota serta jajaran pejabat tinggi se Sumatera Selatan.
Tampak, juga pejabat dari Pemkab Muba, seperti Sekretaris Daerah, Apriyadi, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, M. Thabrani Rizki, dan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Haryadi, Asisten I, Ardiansyah, Kepala Bappeda, Mursalin, Kepala Disnakertrans, Herryandi Sinulingga, Kepala DPMD, Ali Badri, Plt. Kepala Dinsos, Deny, dan Plt. Kepala Dinkominfo, Daud Amri,Kabag Kerjasama, Dicky Meiriando, Kabag Perekonomian, Muhammad Aswin,Kabag Prokopim, serta Kabag Kesra, Herianto.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, mengapresiasi karena semuanya hadir lengkap bersama kelapa daerahnya. Mengingat MoU tersebut penting untuk dilakukan, karena data sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.
“Jangan pernah menjalankan program tanpa data,” katanya.
Karena, selama ini permasalahan data terpisah dan juga kurang akurat masih sering terjadi, sehingga menghambat lajunya pembangunan.
“Dengan adanya kegiatan ini, kita memiliki satu standar data untuk memulai, mempercepat, dan mengalihkan program secara akurat,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,15% pada Maret 2025, turun 0,82% dari tahun sebelumnya. Sehingga, menunjukan bahwa dengan data yang tepat dan program intervensi dapat lebih efektif.
“Maka dari itu saya mengajak semua bupati dan walikota, supaya pro aktif memutakhirkan data, supaya percepatan pembangunan bisa dicapai secara tepat dan terarah, sejalan dengan visi” Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua,” tandasnya.
Sementara,Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan, bahwa Sumatera Selatan kaya dengan sumber daya alamnya. Namun, tidak terlepas juga dari berbagai tantangan serius. Karena, masih terjadinya kesenjangan pendapatan diantara kabupaten dan kota meskipun pertumbuhan ekonomi Sumsel secara keseluruhan berada di atas rata-rata nasional, ungkapnya.
Selain itu kondisi tersebut terjadi juga dengan ketenagakerjaan. Meskipun, tingkat pengangguran Sumsel rendah hanya 3,89%, sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal. Kemudian, bonus demografi Sumsel yang diperkirakan berakhir pada 2042 dapat berubah menjadi beban apabila angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Maka itu pentingnya data akurat untuk merumuskan kebijakan yang bisa mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengentaskan kemiskinan secara terarah,” urainya.
Terpisah, Bupati Muba, H.M Toha menjelaskan, Kabupaten Musi Banyuasin telah mencatat sejarah baru, dengan berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit pada tahun 2025. Bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari sebelumnya 12,88 persen menjadi 9,97 persen.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Muba pada triwulan I 2025 tercatat positif, sementara inflasi tetap terkendali sepanjang 2024–2025. Selain program intervensi yang masif, kondisi ekonomi makro yang stabil juga ikut mempercepat penurunan angka kemiskinan.
” Alhamdulillah, capaian Muba ini sekaligus mematahkan stigma Muba yang selama lebih dari 20 tahun kerap disebut sebagai salah satu daerah termiskin di Sumatera Selatan. Kini untuk pertama kalinya, persentase penduduk miskin di Muba lebih rendah dibanding rata-rata kemiskinan provinsi,” jelasnya.
Ditambahkan, Kepala BPS Muba, Trio Wira Dharma, menyatakan, berdasarkan data sepanjang 2025 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 19.333 jiwa atau sekitar 2,91 persen poin.
“Penurunan ini tentu tak lepas dari kolaborasi dan sinergitas seluruh OPD terkait dalam memandang bahwa data sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Dan capaian ini merupakan yang terbesar kedua di Pulau Sumatera dan kedelapan secara nasional,” ujarnya.