MONPERA.ID,Palembang – Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026, mendapat respon positif dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan mendukung atas suksesnya kinerja MUI Sumsel.
Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam persiapan melaksanakan Musda Tahun 2026 di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (11/6/2026).
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pertemuan dengan jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan, dalam rangka untuk persiapan Musyawarah Daerah MUI Tahun 2026. Dimana, hingga kini ormas besar seperti Muhammadiyah maupun NU dibawah naungan MUI masih terjaga dan tetap dalam kondusif.
“Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kinerja MUI Sumsel selama ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di Sumsel,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan Musda MUI Sumsel, Herman Deru berharap proses pemilihan kepengurusan dapat berjalan secara kondusif dan mengedepankan kualitas calon yang akan memimpin organisasi ke depan.
Untuk itu meminta seluruh persiapan Musda segera dimatangkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung tepat waktu dan berjalan lancar, tegasnya.
Sementara, Wakil Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Selatan Abdul Shobur menyampaikan, bahwa audiensi tersebut dilakukan untuk meminta arahan sekaligus dukungan Gubernur Sumsel terhadap pelaksanaan Musda MUI Sumsel yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Agustus 2026.
“Kami meminta arahan dari Pak Gubernur terkait pelaksanaan Musda. Harapan kami kegiatan ini dapat sukses dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengundang Gubernur Herman Deru untuk hadir sekaligus membuka secara resmi Musda MUI Sumsel Tahun 2026.
Turut hadir Anggota Dewan Pertimbangan MUI Sumsel Dr. KH. Supadmi Kohar, MM, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumsel KH. Amin Dimyati Hamzah, SH, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.