MONPERA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dengan tegas menekankan adanya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah yang akan menjadi kunci pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
Hal itu terungkap saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, sinkronisasi pusat dan daerah sangat penting, karena menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sumsel. Karena, arah pembangunan Sumatera Selatan harus selaras dengan kebijakan nasional, namun tetap responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah, katanya.
Karena, Gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator sekaligus pembina kabupaten dan kota dalam memastikan keselarasan suatu daerah tersebut.
“Pemprov Sumsel siap memastikan perencanaan pembangunan daerah linier dengan perencanaan nasional agar program berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Apalagi, Sumatera Selatan kini memasuki fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, akuntabel, dan tetap sesuai regulasi. Apalagi, dengan kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan, bebernya.
Sebagai konkretnya, seperti dalam struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai, yang menjadi tantangan bagi kabupaten/kota menyusul batas maksimal 30 persen pada 2027. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan tenaga PPPK agar tidak memicu peningkatan pengangguran.
“Kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan pembangunan SDM,” tandasnya.
Sebab, keberhasilan pembangunan di provinsi sangat bergantung pada kontribusi kabupaten dan kota. Karena itu, integrasi dan sinergi perencanaan menjadi hal mutlak.
“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Kita harus mengintegrasikan seluruh kekuatan agar tidak terjadi disorientasi pembangunan,” pungkasnya.
Tetapi, yang pasti prioritas pembangunan Sumsel tetap berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Sumatera.
Kemudian, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dukungan regulasi pusat agar daerah memiliki ruang inovasi yang lebih luas.
“Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada Sumatera Selatan jika kita konsisten,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, setidaknya empat kunci sukses pembangunan nasional, yakni visi nasional lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Menurutnya, karena Indonesia memiliki peluang besar menjadi lima besar ekonomi dunia dengan dukungan bonus demografi, asalkan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Sehingga dengan adanya kegiatan Musrenbang tersebut, tentunya mengapresiasi capaian Sumsel dalam pengendalian inflasi dan penurunan stunting, serta menanggapi aspirasi Gubernur terkait perlunya penguatan regulasi dan sistem transfer pusat ke daerah, ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Bappenas, DPRD Sumsel, TNI/Polri, serta kepala daerah se-Sumatera Selatan.