MONPERA.ID, Palembang – Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Palembang, Dhona Fiermansyah, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait keterlambatan penerbitan sertifikat tanah wakaf untuk sebuah masjid yang berlokasi di Kecamatan Sako, Kota Palembang.
Hal itu diungkapkannya saat dihubungi melalui telepon selulernya pada, Rabu (11/11/2026) lalu.
Ia mengakui adanya keterlambatan dalam layanan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak diabaikan, melainkan terkendala proses verifikasi teknis yang membutuhkan ketelitian ekstra serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kantor Pertanahan Kota Palembang kurang dari 100 personil ukur, sementara usulan pengajuan dari masyarakat mencapai ribuan setiap bulannya.
“Di Kota Palembang ini, dalam satu bulan kami melayani lebih dari 5.000 permohonan. Dengan jumlah petugas yang terbatas hanya 48 orang, tentu beban kerja sangat tinggi dan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya,” ujar Dhona saat dikonfirmasi.
Mengenai kronologi pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid di Sako yang didaftarkan sejak Oktober 2025 lalu. Ia menjelaskan, proses penerbitan sempat memakan waktu lama karena adanya indikasi tumpang tindih atau keterkaitan dengan Gambar Situasi (GS) lama. Dimana pihaknya, harus melakukan penelusuran arsip hingga berkoordinasi dengan kantor pertanahan di wilayah pemekaran seperti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin untuk memastikan keabsahan data.
“Hasil kajian rekan-rekan pengukuran akhirnya memutuskan bahwa lokasi masjid ini tidak berasal dari GS lama tersebut, sehingga prosesnya langsung dilanjutkan ke tahap panitia dan kini sebenarnya sudah hampir rampung,” jelasnya.
Atas mis komunikasi dan hal yang dianggap lambat tersebut, Dhona menyampaikan permohonan maaf kepada atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia mengapresiasi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi internal untuk terus berbenah.
“Intinya, kami memohon maaf atas keterlambatan layanan ini. Masukan seperti ini sangat baik bagi kami untuk terus berbenah dan menjadi evaluasi di internal agar pelayanan ke depan bisa lebih maksimal,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya pelayanan Kantor BPN/ATR Kota Palembang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Instansi ini dinilai lamban dalam memproses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) serta administrasi pertanahan lainnya.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh Aidil Adhari, warga Kecamatan Sako, Kota Palembang. Kamis (5/11/2026). Ia mengungkapkan kekecewaannya lantaran pengurusan berkas tanah untuk keperluan sosial wakaf masjid yang diajukannya tak kunjung menemui kejelasan meski sudah berjalan selama satu tahun.
“Harapan saya sebagai masyarakat biasa kepada pihak BPN, khususnya BPN Kota Palembang, mengharapkan pelayanan pembuatan SHM yang transparan dan cepat. Dari beberapa instansi pemerintah, pihak BPN lah yang paling bandel dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan berulang menjadi keluhan rakyat,” ujar Aidil dengan nada geram.
Menurutnya, pengajuan lahan untuk fasilitas sosial seperti wakaf masjid saja bisa memakan waktu hingga satu tahun tanpa kejelasan, apalagi untuk permohonan lahan pribadi yang dinilainya luar biasa lambat. Ia mendesak agar budaya lama di birokrasi pertanahan segera ditinggalkan.
“Saya harapkan jangan hanya ada ‘tekan’ atau ‘pulus’ baru dikerjakan. Lagu lama jangan dipakai lagi,” tegasnya.
Sebagai bukti, Aidil menunjukkan dokumen Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Nomor Berkas Permohonan: 65710/2025 atas nama pemohon Syafruudin Yusuf untuk lokasi di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako.
“Petugas ukur sudah keluar 31 Oktober 2025, namun hingga kini prosesnya mandek tanpa kepastian. Kami minta seluruh jajaran atr BPN kota Palembang di evaluasi,” katanya.

