MONPERA.ID, Palembang – Anggota Komisi I DPRD Sumsel Drs Tamrin meminta agar Gubernur Sumsel Herman Deru segera memanggil Bupati Muba H M Toha dan Bupati Muratara Devi Suhartoni untuk menyelesaikan masalah batas wilayah yang tak kunjung selesai.
Anggota DPRD Sumsel dua periode ini mengatakan, mengatasi sengketa batas wilayah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Secara umum, langkah-langkahnya meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga jalur hukum jika diperlukan. Selain itu, penting juga untuk melakukan upaya preventif seperti pemetaan yang akurat, perjanjian yang jelas, dan komunikasi terbuka antar pihak terkait.
“Masalah ini sudah berlarut-larut. Bahkan sudah puluhan tahun tak kunjung selesai. Inilah saatnya Gubernur Sumsel untuk menjadi penengah, karena sudah berapa kali berganti Gubernur, tidak bisa diselesaikan masalah ini,” kata Tamrin, Sabtu (2/8/2025).
“Kami minta Gubernur panggil Bupati Muba dan Muratara. Ajak duduk bersama, cari solusinya, untuk mendapatkan keadilan bagi dua kabupaten, ajak juga pimpinan DPRD masing-masing daerah,” imbuhnya.
Setelah duduk bersama dan ditemukan kesepakatan antara dua kabupaten, maka selanjutnya Gubernur berkirim surat kepada Mendagri untuk melakukan evaluasi terhadap Permendagri 76/2014 tentang batas wilayah Kabupaten Muba dan Muratara.
“Komisi I sebagai mitra pemerintah mendorong agar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan percepatan penyelesaian masalah ini. Kami juga akan laporkan masalah ini kepada Ketua DPRD Sumsel, agar bersurat kepada Gubernur Sumsel,” ujarnya.
Ditanya apakah Permendagri 50/2014 atau Permendagri 76/2014 yang layak di terapkan, Tamrin menjawab sebenarnya Permendagri 50/2014 yang layak di terapkan. Karena itu hasil kesepakatan bersama kedua daerah tersebut.
“Tapi dalam perjalanannya, Kabupaten Muratara melakukan amandemen atau mengajukan perubahan terhadap Permendagri 50/2014, kemudian terbitlah Permendagri 76/2014. Tanpa dihadiri oleh Kabupaten Muba. Nah, dalam salah satu pasal menyebutkan meskipun salah satu daerah tidak hadir saat menetapkan batas wilayah, maka dianggap setuju. Akhirnya timbul gejolak dari Kabupaten Muba, karena wilayah mereka hilang sekitar 12 ribu hektar dimana wilayah yang hilang tersebut memiliki SDA yang berlimpah dan membuat Kabupaten Muba kehilangan salah satu pendapatan daerah,” katanya.
Sebelumnya, Medril Firoza, Kabag Wilayah Administrasi Perbatasan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Sumsel menjelaskan, masalah ini sudah lama, bahkan pada 2018 lalu sudah dibentuk tim khusus.
Tapi sayangnya belum menemukan titik temu. Menurutnya Permendagri 50/2014 maupun Permendagri 76/2014 tentang batas wilayah Kabupaten Muba dan Muratara adalah produk Kemendagri. Oleh karenanya nanti pihaknya akan berkirim surat kepada Kemendagri.
“Untuk penyelesaiannya kami akan koordinasi dengan Mendagri, kemungkinan besar kami akan mengirimkan surat kepada Mendagri. Karena produk hukum ini adalah dari Mendagri, yang pasti kami menunggu arahan dari pimpinan (Gubernur),” katanya.
Sementara itu, Sekda Prov Sumsel, Edward Chandra irit bicara ketika ditanya mengenai Batas Wilayah Muba dan Muratara, ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya menunggu arahan dari Kemenkopolkam RI.
“Tunggu saja, kami masih menunggu arahan dari Kemenkopolkam,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, masalah ini muncul akibat terbitnya Permendagri 76/2014 tentang batas wilayah antara Kabupaten Muba dan Muratara belum pernah dilakukan harmonisasi peraturan perundang undangan hingga saat ini oleh Kementerian Hukum.