Pemprov Rakor Penurunan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi

MONPERA.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumsel, menggelar rapat koordinasi (Rakor) penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E bersama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah dalam pembahasan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, yang berlangsung di ruang Rapat OJK Kantor Regional 7 OJK Sumbagsel dan Babel, Rabu (18/9/2024).

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi,S.H.,M.S.E mengatakan, rakor tersebut sudah kesepakatan bersama, untuk mempercepat penyaluran bansos yang tepat waktu, satu waktu, satu tujuan dan satu sasaran serta satu dalam pelaksanaan.

Mengingat, pelaksanaan Susenas nanti akan berlangsung pada 20-30 September 2024, yang melibatkan stakeholder terkait, untuk melakukan evaluasi dan apabila belum segera mungkin melakukan pengerjaan.

“Kami mohon yang hadir disini, secepatnya   melakukan evaluasi, apabila masih ada yang belum dikerjakan, segera untuk ditindaklanjuti.  Mana hal-hal yang perlu kita lakukan, upaya penekanan-penekanan terutama oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan juga oleh lembaga-lembaga lainnya yang kita minta untuk berpartisipasi melalui CSR  nanti kita minta update-nya data yang hari ini,” katanya.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si mengungkapkan, Pengumpulan data Susenas dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun,mulai bulan Maret dan  September.

Untuk,  Susenas bulan Maret bisa disajikan estimasi sampai level kabupaten/kota, sedangkan pada bulan September 2024, disajikan estimasi sampai level Provinsi.

“Pelaksanaan waktu pencacahan Susenas dilaksanakan pada rentan waktu tanggal 20 – 30 September setiap tahunnya. Jadi pendataan lapangan kegiatan susenas pada bulan September ini bukan hanya mencakup terkait indikator kemiskinan, akan tetapi juga sosial budaya dan keterkaitan dengan pendidikan,” paparnya

Diberitauhkan, terhitingang hingga  saat ini BPS Provinsi Sumsel sudah melakukan updating ke wilayah-wilayah kerja BPS, guna mengidentifikasi apakah rumah tangga ataupun keluarga masih berada di wilayah sebagaimana enam bulan yang lalu.

Sehingga, kedepan diharap pimpinan daerah memberikan himbauan untuk secara bersama mensukseskan Susenas, baik dari sisi petugas BPS maupun bagaimana penerimaan para responden, agar tentunya proses penelitiannya bisa berjalan dengan lancar dan utamanya bisa memberikan segala informasi yang ditanyakan petugas BPS dengan nyaman tanpa satu ada intervensi apapun.

“Alhamdulillah kegiatan updating sudah kita lakukan dan insya Allah nanti pada tanggal 20 September ini petugas kami akan melakukan pendataan sampel terhadap rumah tangga-rumah tangga yang terpilih berdasarkan proses updating yang kemarin, dan untuk jumlah sampel yang akan kita data itu sebanyak 2450 rumah tangga tersebar di 17 kabupaten/ kota,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel  Ricky Perdana Gozali, menjelaskan, terkait pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan di Sumsel. Pada Agustus 2024, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,91.

Dimana, Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu tertinggi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu tertinggi pada kelompok pakaian dan alas kaki.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Agustus 2024 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,16 persen.

“Selama tiga bulan terakhir di Sumsel mencatat deflasi berturut-turut. Jadi sepanjang 2024, deflasi terjadi pada bulan Januari, Juni, Juli dan Agustus,”ujarnya.

Karena, beberapa komoditas yang menyumbang inflasi cukup tinggi di Sumsel yaitu komoditas bawang merah, daging ayam ras, jeruk, telur ayam ras dan cabai rawit. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian di Sumsel diperkirakan tetap baik hingga Desember 2024 dan daya beli masyarakat juga masih tinggi, urainya.