MONPERA.ID,Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tegas menipis adanya asumsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) angka 2,5 persen tersebut bukan merupakan persentase penyerapan atas plafon alokasi anggaran KUR daerah, melainkan perbandingan parsial penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional pasca Kunker Komisi VII DPR RI.
Hal itu terungkap saat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra saat memimpin Rapat Monitoring Penyerapan KUR, yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, realisasi penyaluran KUR di Bumi Sriwijaya justru menunjukkan kinerja yang impresif.
Hingga November 2026, penyaluran KUR telah menembus Rp8,08 triliun atau setara dengan 91,04% dari total kuota atau alokasi plafon sebesar Rp8,88 triliun.
Dengan capaian luar biasa ini, Sumatera Selatan secara konsisten berada pada peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal realisasi penyerapan KUR, serta sukses menjangkau 101.083 debitur UMKM.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Nana Riana, memaparkan rincian sebaran KUR di wilayahnya. Dimana, Berdasarkan skema penyaluran, Jumlah Penyaluran KUR Wilayah Sumatera Selatan sebesar 65,78% berada pada segmen Skema Mikro.
Sedangkan Jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan Penyaluran tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang sebesar Rp. 4.969,33 Miliar atau sebesar 61,44% dari total penyaluran. Agro mendominasi, menunjukkan kerentanan pada cuaca dan harga komoditas
“Jumlah penyaluran tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru menduduki peringkat ini dari Bulan Maret 2026 Dimana pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten OKI yang menduduki peringkat pertama penyaluran selama 4 tahun berturut-turut,” ungkapnya
Nana juga meluruskan informasi keliru mengenai kabar realisasi KUR Sumsel yang sempat disebut hanya 2,5 persen. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami sempat kaget ketika ada informasi yang menyebut realisasi KUR Sumsel hanya 2 persen, karena data kami tidak menunjukkan hal itu. Data yang sebenarnya membuktikan bahwa kinerja penyaluran di Sumsel sangat positif dan tidak seperti yang disangkakan,” tegas Nana.
Sementara Usai memimpin rapat, Edward Candra mengapresiasi kinerja perbankan dan solidnya koordinasi lintas instansi dalam mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumsel.
“Dari hasil konfirmasi kepada pihak Kanwil DJPb dan seluruh perbankan, capaian Sumsel dari target Rp8,88 triliun sudah tersalurkan Rp8,08 triliun atau 91,04 persen. Ini capaian yang sangat luar biasa dan menunjukkan progres yang sangat baik,” ujar Edward.
Edward optimistis sisa waktu sekitar satu setengah bulan menjelang akhir tahun sangat mencukupi untuk menuntaskan sisa target penyaluran hingga 100 persen.
Berdasarkan laporan perbankan, laju penyaluran terpantau konsisten di angka rata-rata 500 debitur per bulan. Bahkan, sejumlah bank dilaporkan telah menyerap kuota tambahan dari provinsi lain akibat tingginya permintaan.
“Dengan sisa waktu yang ada, perbankan optimistis tidak ada kendala berarti. Posisi kita saat ini sudah on the track untuk mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Di tengah catatan positif tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap terjaga solid di angka 5,06%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi ke-2 di seluruh Pulau Sumatera serta menyumbang 13,77% terhadap total PDRB se-Pulau Sumatera.
Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan konstruktif dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama perbankan penyalur untuk terus memaksimalkan program KUR, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan UMKM.
Menutup rangkaian kegiatan, Kanwil DJPb menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel, BI, OJK, dan kalangan perbankan guna memaksimalkan sisa waktu yang ada agar serapan KUR semakin optimal hingga penghujung tahun 2026.