MONPERA.ID, Jakarta – Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H.,M.S.E, menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sumsel dari Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Adapun alokasi dana transfer ke daerah Tahun 2025 Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sumsel sebesar Rp33.625.365.208,- dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.11.120.569.873. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14.005.309.593. Dak Fisik Rp. 927.044.685. Dak Non Fisik Rp.5.009.757.410. Dana Desa Rp.2.495.224.098. dan Insentif Fiskal Rp.67.459.549.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, bahwa APBN Indonesia, untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin secara efektif, guna menjaga stabilitas,inklusivitas yang berkelanjutan dengan prinsip kehatian.
Selain itu juga, merintahkan seluruh K/L/D, untuk meningkatkan efesiensi guna pengehematan di semua bidang supaya mengurangi pemborosan dalam menggunakan APBN 2025.
“Kita sekarang waspada menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu di masa depan. Maka dari itu, kita harus ikat erat sabuk-sabuk kita. Saya berharap semua unsur, terutama para pimpinan di K/L/D ikut bersama dengan pemerintah pusat dalam menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat yang memerlukan,”katanya.
Karena, tidak semua program pengajuan Pemerintah Daerah (Pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan. Sebab, masih ada program prioritas yang harus dilaksanakan lebih dahulu, sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
“Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini,” paparnya.
Meskipun demikian, pemerintah tetap optimis termasuk juga di daerah, pastinya mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.
“Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” tandasnya.
Kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat, serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis.
“Ini menjadi alasan mengapa kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah,” ungkapnya singkat.